Keterlaluan Potong Anggaran Polri

Semarang - DPR akan mengkaji ulang kurikulum dan anggaran Polri menyusul tindak kekerasan Polri terhadap massa Ba'asyir dan mahasiswa di kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI). Guru besar hukum UNDIP Satjipto Rahardjo menilai sikap DPR itu keterlaluan. "Keterlaluan kalau DPR memotong anggaran untuk Polri. Anggota DPR seperti tak banyak tahu soal peliknya urusan Polri. Mereka tahunya cuma polisi salah, sehingga harus dihukum. Padahal polisi juga yang diberikan tugas beratnya menjaga keamanan dan ketertiban," kata Stajipto dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (8/5/2004).Menurut Satjipto, dalam insiden dengan massa Ba'asyir, UMI, dan kerusuhan di Maluku, Polri hanya salah menerapkan fungsi kekerasan. Kekerasan bagi Polri, kata dia, merupakan fungsi wajib. Mereka menggunakan kekerasan dalam konteks kerjanya yang sangat dekat dengan bahaya kejahatan. "Pada tiga insiden tersebut, Polri agak berlebihan ketika menggunakan kekerasan eksesif dan menimbulkan korban. Sehingga sorotan ke Polri sangat terasa," katanya.Satjipto menegaskan, keliru jika masyarakat meminta polisi tidak melakukan tindak kekerasan. "Bukan Polri kalau tidak menggunakan kekerasan. Yang perlu dicermati adalah bagaimana kekerasan tersebut terjadi," terangnya.Menurut Satjipto yang juga pengajar di PTIK sejak 1980-an ini, kecaman yangdilakukan berbagai kalangan terhadap Polri terlalu berlebihan. Pencopotanpetinggi-petinggi mereka di Makassar sudah cukup menjadi bukti polisi sudah mau mengubah sikap, dari militer yang keras menuju sipil yang arif."Apa lagi selama 30 tahun mereka dikooptasi oleh militer. Polri butuh waktu untuk mengubah mentalitasnya menjadi sipil yang berseragam, menjadi civilian in uniform. Sekarang, mereka sudah cukup bagus, jadi jangan diprovokasi terus," papar satjipto.Contoh paling riil dari perubahan Polri, kata dia, adalah adanya perubahan kurikulum pendidikan. Mereka sudah mulai belajar pola-pola berhadapan dengan masyarakat dengan tidak memperlihatkan sikap angker seperti pada era Orba. "Sekarang mereka berpikir bahwa polisi dan masyarakat itu ibarat ikan dan air. Polisi sebagai ikan, dan masyarakat airnya. Kalau air meninggalkan ikan, maka matilah mereka," demikian Satjito mengilustrasikan. (iy/)