.webp)
"Saya ingin menegaskan bahwa FPKS tidak dalam posisi ingin mengganti kasus yang melilit Nunun dengan menolak kehadiran Bibit dan Chandra," kata anggota FPKS Nasir Djamil di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/2/2011).
Nunun, yang juga istri dari anggota Komisi III dari FPKS Adang Daradjatun, kerap disebut di persidangan terkait kasus Miranda. Nunun disebut sebagai pihak perantara yang memberikan uang. Nunun kini menjalani pemeriksaan karena sakit 'lupa' di Singapura.
"Kami bukan provokator hal ini (pengusiran). Kita hanya ingin mempertahankan sikap bahwa deponeering itu tidaklah menghilangkan pidana atau status tersangka yang disandang Bibit dan Chandra," tegas Nasir.
Dia menjelaskan, tafsir tentang status Bibit-Chandra pasca diterbitkannya deponeering memang beragam. "Naif sekali kalau FPKS menukar kasus Nunun dengan penolakan Bibit dan Chandra. Pak Adang sendiri yang juga suami Nunun senantiasa mempersilakan istrinya diproses secara
hukum tanpa melanggar hukum," urai Nasir.
Penolakan Bibit dan Chandra itu, lanjut Nasir, merupakan hasil voting di Komisi III. "Bukan inisiatif Fraksi PKS. Kami tidak pernah memulai, karenanya tudingan sejumlah pihak terhadap FPKS tidak benar," tutupnya.
Sebelumnya, Jaksa Agung Basrief Arief juga menegaskan kalau deponeering menghapuskan status tersangka.
"Saya ini hanya mau berkomentar dalam ranah penegakan hukum dan dalam ranah hukum," kata Basrief usai mengikuti pertemuan dengan pimpinan KPK dan Kapolri di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (1/2/2011).
Bagaimana deponeering dalam konteks hukum? "Yang namanya deponeering, ya sudah semua dihapus," kata pria berkumis ini.
(ndr/asy)
