Rencana Dialog Karyawan dan Direksi PT DI Batal

Bandung - Rencana dialog antara karyawan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan (SP-FKK) PT DI dengan direksi PT DI dengan fasilitator Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jabar urung dilaksanakan. Pasalnya, direksi PT DI tidak ada yang datang.Rencana dialog itu sendiri semula akan dilaksanakan di Gedung Disnaker Jabar Jl Soekarno Hatta, Jumat (7/5/2004) siang. Kendati Kepala Disnaker Jabar Sukarton Karnaen sudah ada, audiensi antara 2 pihak yang "berseteru" itu akhirnya urung dilakukan. Pihak Disnaker Jabar berencana untuk mempertemukan kembali kedua pihak itu pada tanggal 11 Mei 2004 mendatang.Menurut pengurus SP-FKK M Sidarta, pihak karyawan sangat menyesalkan ketidakhadiran manajemen PT DI itu. "Karena sebetulnya banyak hal yang harus dibicarakan, berkaitan dengan adanya putusan sela PT-TUN Jakarta untuk menunda pelaksanaan keputusan P4P soal PHK karyawan itu," katanya.Berkaitan dengan penundaan itu sendiri, maka menurut SP-FKK pihak manajemen masih berkewajiban untuk membayarkan hak normatif karyawan seperti gaji, tunjangan kesehatan, dan lainnya. "Kami tunggu saja. Nanti kalau panggilan kedua tanggal 11 Mei itu tidak juga dipenuhi, pihak Disnaker sudah berjanji untuk melayangkan panggilan ketiga," kata Sidarta lagi.Sementara itu Direktur Umum PT DI M Nurril Fuad ketika dikonfirmasi detikcom soal rencana pertemuan itu membenarkan bahwa pihaknya memang menerima undangan itu. "Tapi undangan itu juga baru kami terima mendadak. Baru hari Kamis (6/5/2004) kemarin kami menerimanya. Padahal sejak kemarin hingga hari ini, kami sudah ada pertemuan dengan komisaris perusahaan di Jakarta," katanya.Selain itu, pihak manajemen sendiri berpendapat bahwa pembicaraan soal itu bukan lagi menjadi kewenangan Disnaker Jabar. "Persoalan ini sudah ditangani Depnaker di Jakarta. Selain itu, PT DI ini kan karyawannya bukan hanya di Jabar saja. Ada juga yang di Jatim dan. Jadi, untuk menghindari kerancuan semacam itu maka P4P di Jakarta yang menangani. Kalau nanti yang di Jabar ini kami tanggapi, justru dikhawatirkan akan terjadi kerancuan," tegasnya lagi.Meski demikian, pihak manajemen PT DI berprinsip semakin cepat persoalan PHK ini bisa diselesaikan maka akan semakin baik guna kelangsungan operasi dan hidup BUMN ini sendiri. (nrl/)