DPR Tuntut Perlindungan Pemerintah Terhadap TKI

Jakarta - DPR menuntut upaya maksimal pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada TKI di luar negeri. Armayeh Binti Sanuri (20), TKW asal Pontianak yang disiksa majikannya di Madinah, Arab Saudi, menambah rentetan buruknya kinerja pemerintah dalam hal ini.

"Pemerintah harus memaksimalkan perlindungan kepada TKI di luar negeri, jangan main-main karena kasihan sekali pahlawan devisa ini justru jadi pahlawan derita," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR, Irgan Chaerul Mahfidz, kepada detikcom, Senin (31/1/2011).

Terkait kasus Armayeh, Irgan berharap pemerintah dalam hal ini Kemenakertrans memberikan perlindungan terhadap hak-haknya. Dimulai dari memberikan bantuan hukum hingga menuntut hak-hak Armayeh yang belum diberikan majikannya.

"Pemerintah harus memastikan majikannya diproses hukum. Kita minta diberikan
bantuan hukum untuk menghadapi pengadilan di Arab Saudi. Hak-haknya seperti kesehatan dan gaji harus diberikan," imbau Irgan.

Selain itu, pemerintah juga diminta memperketat seleksi perizinan PJTKI. Kepada perusahaan penyalur TKI yang terkesan main-main, pemerintah harus mengambil langkah tegas.

"Harus ada pertanggungjawaban, kalau memang ada pelanggaran harus dicabut izin usahanya," tandasnya.
(van/adi)