"Tabrakan kereta api Mutiara—Kutojaya dan kebakaran KM Laut Teduh II adalah bukti ketidakberdayaan pemerintah untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian dan pelayaran," tulis Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Jumat (28/01/11).
Hakim menilai, Menteri Perhubungan yang berasal dari Partai Demokrat tersebut telah gagal membenahi sistem transportasi massal. Ia mengaku telah berulang kali mendesak perlunya perbaikan transportasi massal, namun hal itu tidak pernah didengar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahkan, jika pemerintah tidak segera membenahi transportasi massal, F-PKS akan menggalang hak angket. "Jika hal ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kami akan menggalang dukungan untuk mengajukan hak angket atas kelalaian pemerintah mengimplementasikan UU transportasi," imbuhnya.
Jumat (28/1/11), terjadi dua tragedi kecelakaan transportasi massal. Yakni, kecelakaan Kereta Api di Banjar dan kebakaran Kapal KMP Teduh di perairan Merak-Bakauheni. Hingga detik ini tercatat total 16 orang tewas dalam dua tragedi tersebut.
(adi/van)










































