Keberadaan Satgas Tak Salah dari Sudut Tata Negara

Jakarta - Sejumlah kalangan meminta agar Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dibubarkan. Namun dari sudut tata negara tidak ada yang salah dalam pembentukan Satgas bentukan Presiden SBY itu. Satgas bukanlah lembaga negara, hanya bentuk koordinasi penegakan hukum.

"Ini dibentuk sebagai koordinasi penegakan hukum. Kemudian dikasih ke Satgas. Jadi tidak ada yang  salah dari sudut tata negara. Di tingkat ini kemudian diserang oleh wilayah yang tidak pas," kata pengamat hukum administrasi negara, Zainal Arifin Muchtar.

Hal itu disampaikannya dalam deklarasi gerakan rakyat anti mafia hukum di Galeri Cafe TIM, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis (27/1/2011).

Sementara itu, aktivis anti korupsi Taufik Basari mengajak publik bersama-sama berantas mafia hukum karena ada upaya untuk memperlama melawan mafia hukum.

"Cukup sudah kita bermain soal politik. Musuh kita adalah mafia hukum," pintanya.

Menurut Taufik, keberadaan Satgas ibarat museum hidup dari kegagalan-kegalaan Polri dan Kejaksaan. "Jika ada perlawanan balik, ini bagian pelemahan gerakan melawan mafia hukum," ujarnya.

(gus/nrl)