JK Soal 'Koin untuk Presiden': Kritik Boleh, Tapi Jangan Melecehkan

Jakarta - Mantan Wapres Jusuf Kalla enggan berkomentar banyak soal gerakan Koin untuk Presiden yang muncul di gedung DPR. Dia hanya berpesan jangan sampai kritikan kepada presiden berubah menjadi ajang pelecehan.

"Dikritik boleh tapi jangan sampai melecehkan," ujarnya sebelum mengisi acara diskusi soal Blok Natuna, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2011).

Koin untuk Presiden muncul di DPR menyusul statemen Presiden SBY bahwa dia sudah 7 tahun tidak naik gaji. Sejumlah anggota Komisi III DPR yang secara spontan membuatnya. Partai Demokrat yang merasa tersindir, menyebut sebaiknya koin yang terkumpul untuk korban lumpur Lapindo.

Sejak 2006, Presiden SBY menerima gaji dan tunjangan per bulan sekitar Rp 62 juta, sedangkan wakilnya Rp 42 juta.

"Saya ingin menjelaskan gaji presiden Rp 60 juta, wapres Rp 40 juta," kata JK.

JK mengungkapkan presiden punya dana taktis Rp 2 miliar dan wapres Rp 1 miliar. Tetapi dana tersebut tidak boleh dibawa pulang untuk keperluan pribadi.

"Tidak boleh dipakai untuk keperluan pribadi. Hanya dipakai untuk sumbangan sosial atau membiayai staf yang kurang. Tidak bisa untuk sekolah anak atau ganti baju," paparnya.

Berbagai pihak sempat membanding-bandingkan gaji Presiden SBY dengan pimpinan negara lainnya. Tidak pantas membandingkan negara dengan demografi yang berbeda.

"Singapura itu 4 juta penduduknya. Di kita tanggung jawabnya 210 juta orang," katanya.

(gah/nrl)