SBY: Rakyat Tak Boleh Dihalangi untuk Pilih Capres Eks Militer

Yogyakarta - Calon presiden dari Partai Demokrat Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono dapat memahami adanya penolakan di kalangan mahasiswa terhadap capres berlatar belakang militer. Tapi, SBY juga meminta dipahami tidak semua kalangan menolak capres eks militer."Tapi atas nama demokrasi ada pula mahasiswa atau kelompok yang tidak menolak kandidat dari TNI. Maka mereka tidak boleh dihalang-halangi untuk menyampaikan pilihannya. Jadi saya serahkan kepada rakyat karena ini demokrasi dan kita tak perlu gusar dan marah. Dan biarkan demokrasi yang sedang mekar ini tumbuh dengan baik," katanya.SBY, yang berbicara dalam jumpa pers usai bertemu Sri Sultan Hamengkubowono X di Gedong Wilis, Kantor Gubernur DIY, Jl. Malioboro, Yogyakarta, Rabu (5/5/2004), menyatakan penolakan sebagian mahasiswa dan kelompok atas tampilnya kandidat eks militer adalah hak mereka. "Itu adalah demokrasi. Dan mereka punya hak untuk tidak memilihnya."Selanjutnya, SBY meminta berbagai kalangan yang menolak militerisme agar memahami dulu apa itu yang disebut militerisme. "Jadi, pahami dulu apa yang disebut militerisme. Saya kira akan menjadi keliru kalau ada kandidat yang berlatar belakang militer meski sudah pensiun, pasti dia bersikap militeristik.""Kalau ada bupati yang dulunya tentara pasti militeristik. Kalau ada gubernur dulunya juga tentara, pasti militeristik. Dan seterusnya. Itu harus dipahami lebih dulu. Saya kira setelah enam tahun transisi ini rakyat sudah bisa menilai dengan jujur apakah militerisme selama ini," lanjutnya.Menurut SBY, harus dikaji apakah ada tanda-tanda mereka yang dulunya berlatar belakang TNI akan kembali mengenalkan sistem yang otoritarian, tidak demokratis, dan represif. "Jadi silahkan hal itu dievaluasi dengan baik," tegas SBY. (gtp/)