Komisi V DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas Lahar Dingin

Magelang - DPR dan pemerintah tidak ada bosannya membentuk satgas, panja atau pansus untuk mengatasi suatu masalah. Terkait dengan meluasnya dampak bencana lahar dingin di Magelang, Komisi V DPR mendesak agar pemerintah membentuk satgas lahar dingin untuk mengatasi bencana ini secara lintas sektor.

"Harus ada 'task force', harus ada satgas khusus tangani lahar dingin Merapi ini," ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR Yoseph Umar Hadi saat kunjungan kerja penangangan banjir lahar dingin Merapi di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/1/2011)

Yoseph datang bersama enam anggota Komisi V DPR antara lain Agus Bastian (FPD), Eko Sarjono Putro (FPG), Sudjadi (FPDIP), Hana Khayati (FPAN) dan Arifnoto (FPKS). Menurut dia, bencana lahar dingin Merapi harus mendapat perhatian khusus pemerintah.

"Pemerintah nasional saya mohon dengan sangat perhatiannya. Jangan hanya masalah hukum dan politik saja di pusat itu. Masalah Gayus, masalah lain. Jadi kita perhatikanlah masalah bencana Merapi yang di Jawa Tengah ini," ungkap Yoseph.

Yoseph menilai kondisi banjir lahar dingin sudah genting. Jalan nasional penghubung Jawa Tengah dan DI Yogyakarta nyaris terputus.

"Saya mohon dengan sangat, Bapak Presiden dapat memberikan perhatian yang serius dengan menginstruksikan Menko Perekonomian dan menko lain untuk melakukan perencanaan dan master plan yang tegas," tegas politisi PDIP ini.

Langkah pemerintah harus punya konsep jelas mengenai tata ruang dan wilayah di sekitar Gunung Merapi. Jangan sampai tata ruang ini bertabrakan dengan sifat alami dari Merapi yang masih aktif mengeluarkan material vulkanik secara berkala.

"Tata ruang yang jelas sekitar Merapi seperti apa? Karena kita lihat sendiri betapa lahar dingin banjir ini tidak bisa diatur. Dia (lahar dingin) sesuai kemauan secara alami sehingga menghancurkan dan menghanyutkan semua potensi infrastruktur yang ada di depannya," ucap Yoseph.

Menurut Yoseph butuh dana Rp 150 miliar untuk perbaikan infrastruktur secara darurat, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi butuh dana Rp 700 miliar. Pemerintah pusat harus segera menginventarisasi kerusakan infrastruktur mulai jembatan, sawah, irigasi dan bandungan yang rusak dan tidak bisa ditangani oleh pemda setempat saja.
 
"Bencana lahar dingin Merapi harus ditempatkan sebagai sebuah peristiwa nasional, karena memang daya rusak air banjir lahar dingin maupun erupsi sedemikian besar," jelas Yoseph.

Rombongan Komisi V lantas memantau Jl Raya Magelang-Yogya yang nyaris putus di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Magelang. Mereka didampingi Kapolres Magelang AKBP Kif Aminanto dan Wakapolda Jateng Brigjen Pol Sabar Rahardjo. Rombongan pun lalu mengunjungi Pos Pemantauan Merapi di Desa Ngepos, Kecamatan Srumbung, Magelang untuk memantau kerusakan infrastruktur.

(fay/nrl)