Cuaca Buruk Tak Bisa Melaut, Nelayan Marunda Makan Enceng Gondok

Jakarta - Cuaca ekstrem yang melanda Indonesia sangat dirasakan efeknya oleh para nelayan tradisional. Demi menyambung hidup, mereka pun terpaksa rela bekerja serabutan meskipun pendapatannya tidak sebanding dengan pergi melaut.

 "Saya terpaksa melaut siang hari itu juga hanya 3-4 jam saja, kalau pun cuaca ekstrem terus menerus saya beralih profesi, jadi buruh proyek, kuli bangunan, istri saya memulung sampah, mengupas kerang dibantu anak-anak saya yang masih sekolah SD. Istri saya dapat uang dari hasil mulung sampah hanya cukup beli beras saja, sementara sayurnya pakai enceng gondok," ujar nelayan tradisional Marunda, Jakarta Utara, Tiharom (34).

Tiharom mengisahkan kerja serabutan tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidup seorang istri dan 5 orang anak-anaknya yang semuanya masih sekolah.

"Pendapatan dari memulung Rp 15 ribu per hari. Kalau mengupas kerang paling banyak dapat Rp 35 ribu per hari, itu tidak cukup untuk anak istri saya. Saya punya 5 anak, semuanya masih sekolah. Beda dengan pendapatan saya waktu melaut, per hari bisa dapat Rp 100 ribu sekali melaut," katanya.

Ungkapan penderitaan Tiharom itu diungkapkannya kepada detikcom di Kantor Kiara, Perumahan Kalibata, Jl Lengkeng J/5, Jakarta Selatan, Selasa (25/1/2011).

Bantuan pemerintah berupa kapal modern dikritik Tiharom karena tidak sesuai dengan budaya masyarakat nelayan tradisional setempat. Pemerintah hanya memberikan bantuan tanpa penjelasan penggunaannya.

"Pemerintah bermimpi saja, karena kami tidak diajari alat-alat melaut modern seperti fungsi GPS. Bagaimana menggunakan GPS sementara saya tidak tahu cara penggunaannya. Kami nelayan tradisional yang turun temurun sudah terbiasa dengan alat tradisional. Sulit merubah kebiasaan yang berpuluh-puluh tahun, itu butuh proses cukup lama," ungkapnya dengan nada kesal.

Tiharom menilai pemerintah tidak paham dengan budaya masyarakat nelayan tradisional yang masih memegang kuat adat istiadat melaut dari leluhur mereka. Salah satunya dengan tradisi membuat perahu dengan hitung-hitungan waktu dan bulan tertentu dalam membuat kapal.

"Pemerintah tidak paham tentang bantuan yang diberikan kepada para nelayan seperti kami. Dia tidak melihat adat istiadat nelayan setempat yang sehari-hari menggunakan perahu kayu, sementara pemerintah pemberikan perahu yang terbuat dari bahan-bahan moderen. Ini kan menyalahi aturan dalam tradisi nelayan Tradisional yang berpegang teguh pada adat istiadat dalam melaut," terangnya.

Dahulu para nelayan Tradisional melaut menggandalkan arah angin untuk melaut mencari ikan. Tetapi sekarang ini nelayan tidak bisa lagi mengandalkan arah angin tersebut karena cuaca ekstrim yang tidak menentu.

"Sekarang saya sudah tidak bisa mendeteksi arah angin untuk mencari ikan. Dulu saya selalu mengandalkan mata angin jika mau berangkat melaut. Gejala ini sudah terjadi 3 tahun terakhir, puncaknya sekarang ini," ujarnya.

"Saya ingin ada tempat tinggal permanen, jadi tidak khawatir akan digusur tempat tinggal kami. Pemerintah harus mempertegas mana areal wilayah nelayan tradisional, mana areal tempat pelabuhan. Pengakuan nelayan tradisional harus jelas, bukan hanya 1.500 nelayan muara angke saja yang diakui pemerintah tapi juga nelayan Kamal, Muara Baru, Kali Baru, Cilincing, Marunda. Mereka juga harus diakui keberadaannya sebagai nelayan tradisional," tandasnya.



(gah/gah)