Pengamat: Ancaman Golkar Untungkan Nasdem

Jakarta - Niat Partai Golkar melakukan pembersihan internal dari simpatisan Nasional Demokrat (Nasdem) dapat menjadi senjata makan tuan. Sebagai pihak dalam posisi yang dipinggirkan, isu itu justru membuat Nasdem berpeluang meraih lebih banyak simpatisan baru.

"Sikap Golkar ini malah akan membuat Nasdem mendapatkan efek 'underdog' sebagai pihak yang dipinggirkan," ujar Yunarto Wijaya, pengamat politik dari Charta Politica, melalui telepon, Selasa (25/1/2011).

Menurutnya, bila memang Golkar hendak menggelar operasi pembersihan internal dari aktivis Nasdem, maka sebaiknya dilakukan tanpa terlebih dahulu membuat woro-woro kepada masyarakat luas. Cukup langsung dijalankan melalui stuktur organisasi dari tingkat pusat hingga yang lapangan.

"Seharusnya tidak perlu ekpose ke luar. Pernyataan keras dan mengancam malah akan mempertontonkan bahwa Golkar memang sedang terancam," saran Yunarto.

Bila memang pada ormas besutan Surya Paloh berubah menjadi partai politik, maka Golkar bisa melakukan antisipasi dari kemungkinan penggembosan dengan mencermati strategi politik bottom-up yang Nasdem jalankan. Sebab program pemberdayaan di tingkat akar rumput itu yang paling membahayakan infrastruktur Golkar.

"Pertarungan di wilayah 'darat' ini paling menentukan akan terjadi, bukan di level 'udara' (pernyataan di media massa)," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Partai Golkar memandang Nasdem kemungkinan besar akan menjadi partai politik dan mengikuti Pemilu 2014. Padahal sudah sebagian besar aktivis utama Nasdem tak lain adalah politisi Golkar baik di tingkat pusat maupun daerah.

Terkait kemungkinan eksodus besar-besaran kadernya di saat mendekati pelaksaan Pemilu 2014, Golkar mengingatkan adanya larangan keanggotaan ganda yang telah ditegaskan dalam AR/ART partai dan UU. Kepada legislator Golkar di DPR dan DPRD yang terus main mata dengan Nasdem akan dikenai sanksi PAW (pergantian antar waktu).

"Kalau masuk Nasdem berarti gugur sebagai anggota Partai Golkar. Karena menurut UU tidak boleh merangkap keanggotaan di parpol," kata Sekjen Golkar, Idrus Marham, kepada wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1/2011).

(lh/fay)