DPR Desak Rasionalisasi Gaji Pejabat Negara

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat mendesak adanya rasionalisasi gaji pejabat negara. DPR merasa tidak adil dengan kenyataan perbedaan gaji pejabat negara yang cukup signifikan.

"Diperlukan rasionalisasi gaji pejabat yang terlalu tinggi. Umpamanya gaji Gubernur BI dan direktur BUMN yang gajinya tinggi sekali," ujar Sekretaris FPPP DPR, M Romahurmuzy, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1/2011).

Romahurmuzy mengharapkan, kementerian keuangan segera membahas rasionalisasi gaji pejabat negara tersebut. Ia ingin semua gaji pejabat negara, termasuk DPR, tidak terlalu jauh berbeda.

"Masa gaji Gubernur BI lebih tinggi dari Presiden. Kalau dibilang beban kerja berat tapi kan mereka memang melaksanakan tugas negara," paparnya.

"Yang lebih penting sebaiknya gaji tertinggi di negara ini harusnya gaji Presiden, gaji pejabat selain presiden yang ada di bawah Presiden harus diturunkan," tambahnya.

Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua DPR Bidang Kesra, Taufik Kurniawan. Ia meminta agar ada standarisasi gaji pejabat negara, agar satu lembaga dengan lembaga lain tidak terlalu beda gajinya.

"Standarisasi tersebut untuk mencegah terjadinya disparitas atau kesenjangan gaji antar pejabat lembaga tinggi negara," usul politisi PAN ini.

Menurut Taufik saat ini perbedaan gaji antar pejabat negara terlalu tinggi. Remunerasi di sejumlah lembaga justru kontrapdoduktif dengan asas keadilan.

"Contohnya, sekarang ini standarisasi di Kemenkeu yang tertinggi. Ada juga gaji direksi BUMN yang justru melebih gaji presiden, begitu juga dengan gaji Gubernur BI," keluhnya.

Karena itu, Taufik juga mendesak adanya pembahasan standarisasi gaji dan tunjangan semua pejabat negara. Diharapkan segera ada standarisasi khusus bagi pejabat negara.

"Artinya, solusinya kesana dan saya usulkan itu segera dibahas. PAN sendiri akan mencoba menyamakan persepsi dengan fraksi yang lain," tandasnya.

(van/gun)