IPW: Kami Tidak Bohong Soal Pernyataan Susno & Punya Data

Jakarta - Meski Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi menuding berbohong, Indonesia Police Watch (IPW) mengaku memiliki data dan bukti tertulis terkait pernyataan Susno Duadji seputar mafia pajak dan mafia peradilan. IPW siap diperiksa.

"Kalau Pak Ito mengatakan kami berbohong ya sama-sama diproses hukum saja oleh Presiden. Jadi ketahuan mana yang benar dan mana yang salah sehingga Presiden tidak dibohongi. Pak Susno juga bersedia dibuat BAP," kata penasihat Indonesia Police Watch (IPW) Johnson Panjaitan kepada detikcom, Senin (24/1/2011).

Johnson menegaskan IPW memiliki data dan bukti-bukti tertulis. IPW meminta konfirmasi data kepada Susno sebagai orang yang pertama kali menangani kasus mafia pajak dan mafia peradilan.

"Jadi kami datang bukan dengan tangan kosong, kita punya data dan informasi. Di awal-awal, saya katakan Pak Susno yang membongkar kasus ini tetapi tidak pernah diperiksa dalam kasus Gayus dan mafia pajak," ujar dia.

Menurut dia, Susno meminta agar Presiden menangani kasus ini supaya tidak ada lagi kebohongan.

"Karena itu penanganan kasus ke depan dipimpin langsung Presiden dan KPK yang menangani kasus Rp 28 miliar, 149 perusahaan dan Rp 74 miliar. Yang dikatakan Ito jangan diteruskan karena bisa menghancurkan kredibilitas Presiden. Ito kini sedang disorot karena kinerja Kepolisian tidak beres pasca vonis," papar Johnson.

Dikatakan dia, Susno membenarkan saat dirinya menjabat sebagai Kabareskrim, Polri sudah memeriksa 149 perusahaan terkait kasus pajak sejak Maret hingga April 2009.

"Apalagi belakangan ini Pak Ito mengatakan data ini baru didapat. Padahal itu sudah diperiksa sejak Maret hingga April 2009. Ito bohong. Ini menunjukkan kerja polisi lemah," kata Johnson.

Johnson menambahkan ternyata dalam pelaksanaannya ada problem teknis.
"Kasus Rp 28 miliar semula terkait 2 tersangka, kini tinggal 1 tersangka. Jeratan pidana yang semula 3 yakni penggelapan, korupsi dan money laundering, kini tinggal 1 pidana penggelapan saja," kata Johnson.

Untuk kasus Rp 28 miliar, kata Johnson, uangnya belum jelas darimana sumbernya, siapa yang buka blokir tersebut.

"Lalu, muncul uang Rp 74 miliar. Menurut analisis IPW dan Susno karena kita berdiskusi bersama-sama, kami yakini uang itu bukan uang Gayus. Tetapi mau dibagikan. Kita yakini uang Rp 74 miliar dari 149 perusahaan dan akan dibagikan," kata dia.

Johnson meminta Presiden mengevaluasi Kepolisian. "Semua yang terlibat dinonaktifkan dan dimintai tanggung jawab. Kalau ada bukti ditangkap dan ditahan. Cari polisi yang bersih untuk menyelidiki semua kasus penyuapan dan pemalsuan paspor," kata Johnson.

(aan/ndr)