Komisi VI DPR: UAN 2004 Tetap Jalan, 2005 Ditiadakan

Jakarta - Ujian Akhir Nasional (UAN) akan tetap digelar untuk tahun 2004. Namun hasil UAN ini tidak dijadikan standar kelulusan. Selanjutnya tahun 2005, UAN akan dihapuskan. Demikian hasil rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR dengan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Didasmen) Depdiknas Indrajati Sidi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/5/2004). Menurut Komisi VI, kelulusan tidak bisa hanya didasarkan pada hasil UAN. Kelulusan siswa diserahkan kepada sekolah. Komisi menilai standar kelulusan yang dibuat oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) tidak sesuai dengan kenyataan.Komisi VI juga menyimpulkan, peningkatan mutu pendidikan tak bisa dilihat hanya dari UAN. Tapi harus dari hasil pendidikan secara komprehensif. Dengan alasan ini Komisi meniadakan UAN untuk tahun 2005."UAN 2005 tak perlu dilaksanakan dan dianggarkan," kata Ketua Komisi VI DPR Taufikkurahman Saleh membacakan kesimpulan hasil rapat.Untuk peningkatan mutu guru dan kesejahteraan, Komisi VI meminta pemerintah memberikan beasiswa kepada guru dan anak-anaknya.Sebelumnya dalam sesi tanya jawab, anggota DPR terus memprotes UAN. Wakil Ketua Komisi VI Anwar Arifin misalnya menyatakan, penilaian atas kelulusan siswa harus dilihat secera menyeluruh. "Angka-angka (hasil UAN) itu bisa saja digunakan sebagai dasar tapi penilaian tetap harus manusiawi dan dilihat secara menyeluruh," kata Anwar. Sementara anggota Komisi VI dari FPDIP, Syahrul Azmir Matondang mempertanyakan korelasi UAN dengan peningkatan kualitas pendidikan. Syahrul menilai UAN hanyalah proyek coba-coba semata. "Apa benar UAN untuk meningkatkan kualitas? Harusnya kualitas pendidikan tak hanya dilihat dari faktor anak didik saja tapi juga guru. Kalau guru tak diperbaiki percuma ada UAN," kata Syahrul.Sementara itu Indrajati Sidi, usai rapat menyatakan, keputusan penghapusan UAN tahun 2005 masih harus dibicarakan kembali. Ia sependapat peningkatan mutu pendidikan melalui UAN harus dilakukan secara bertahap. "School based exam itu memang tujuan kita ke situ. Tapi kan tetap saja harus ada tahapan. Untuk 2004 ini UAN kita tetap laksanakan seperti semula. Walaupun kelulusannya tetap ada pada sekolah," kata Indrajati.Indra memprediksi, sebanyak 1o persen siswa akan mengikuti ujian ulangan. Berapa dari jumlah itu yang tidka lulus, ia belum bisa memprediksikan.Sementara untuk daerah konflik seperti Aceh dan Ambon akan ada perlakuan khusus. UAN tidak akan diberlakukan di Aceh. Sedangkan di Ambon diserahkan kepada sekolah di daerah tersebut. "Di Ambon akan melakukan evaluasi mandiri. Jadi sekolah di sana yang menentukan apakah siap atau tidak siap. Kalau tak siap kami akan ada penanganan khusus," demikian Indrajati. (iy/)