RI Hadapi Masalah Besar Jika Dipimpin Jenderal Bermasalah

Jakarta - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Mochtar Pabottingi menilai kemungkinan menguatnya militerisme seiring munculnya calon presiden berlatar belakang militer tidak perlu ditakuti. Yang perlu diwaspadai adalah track reccord si capres, misalnya apakah terkait kasus pelanggaran HAM."Kemungkinan bangkitnya militerisme tidak perlu kita takuti. Tapi kita perlu berjaga-jaga. Kalau calon presiden dari militer punya reccord banyak mengenai pelanggaran HAM, maka kita maju dengan kemungkinan menghadapi persoalan besar," kata Pabottingi.Persoalan tersebut, menurut Pabottingi, antara lain banyaknya demonstrasi dari masyarakat. "Serta banyaknya hambatan yang dialami negara ini untuk berkiprah di internasional. Baik bidang politik maupun perdagangan," katanya usai jadi pembicara dalam diskusi 'Pemilu 2004 dan Arah Demokrasi di Indoensia' di Hotel JW Marriott, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/5/2004).Yang perlu juga dipikirkan, militer yang belum lama lepas dari masa dinas belum sepenuhnya bebas dari kebiasaan-kebiasaan militer. "Misalnya sistem komando dari atas ke bawah, dan penghindaran musyawarah," ujar peneliti senior LIPI ini.Rakyat, menurut Pabottingi, ingin kembali dipimpin militer mungkin karena menginginkan stablitas. "Tapi kalau arahnya ke Orde Baru lagi, perlu diingatkan bahwa Orde Baru menumpuk masalah. Misalnya munculnya gerakan-gerakan separatisme itu juga akibat pemerintahan Orde Baru," demikian Mochtar Pabottingi.Sebagaimana diketahui ada dua jenderal purnawiran akan maju dalam pemilihan presiden mendatang. Keduanya, Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono, akan bersaing dengan calon presiden lainnya dari sipil. Dari sipil yang sudah pasti adalah Megawati dan Amien Rais.Calon presiden yang banyak dikaitkan dengan kasus pelanggaran HAM adalah Wiranto. Mantan Panglima TNI/Menhankam dinilai bertanggung jawab atas terjadinya kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur. Ia juga dikait-kaitkan dengan kasus Kerusuhan Mei. Sedang SBY, yang namanya relatif bersih, dikaitkan dengan kasus 27 Juli. (gtp/)