APBD Sepakbola Rawan Penyimpangan Untuk Pemilu 2014

Jakarta - Ketua Umum PSSI Nurdin Halid menyebutkan APBD untuk sepakbola akan dilanjutkan sampai 2014. Namun, semakin mendekati Pemilu 2014, APBD sepakbola dinilai semakin rawan penyelewengan.

Hal ini diutarakan Wakil Koordinator ICW Emerson Juntho seperti dihubungi detikcom, Minggu (23/1/2011). Menurut dia, ada 3 kemungkinan penyimpangan jika PSSI baru akan bebas APBD tahun 2014.

"Ada 3 kemungkinan yang dilakukan. Pertama, dana tersebut akan digunakan untuk kampanye Pilpres, kedua untuk Pilkada," kata Emerson.

Kemungkinan ketiga menurut Emerson adalah menaikkan posisi tawar Nurdin, agar langgeng sebagai Ketua PSSI. "Dan terakhir agar Nurdin Halid terpilih kembali menjadi ketua PSSI," imbuhnya.

Karenanya ICW mendesak agar pemerintah segera menghentikan dana untuk kepentingan klub sepak bola profesional. Menurutnya bila di tahun ini belum bisa dilakukan, maka tahun 2012 penghentian anggaran itu diharap bisa dilakukan.

"Saya harap tahun ini sudah tidak dianggarkan lagi untuk klub sepak bola. Tapi kalau tidak bisa, 2012 harus stop," tambah Emerson.

Sebelumnya dalam pembukaan Kongres II PSSI di Bali Jumat lalu (21/1/2014), Nurdin Halid memberikan sedikit gambaran mengenai penggunaan dana APBD. Ia mengklaim bahwa ke depannya klub-klub profesional (terutama) di ISL, dan lainnya di Divisi Utama serta di divisi di bawahnya, bisa berjalan tanpa dukungan APBD.

Nurdin mengatakan baru 2014 diharapkan PSSI bebas APBD. Ini berarti dua tahun lebih lambat dibandingkan imbauan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

"Mari kita harapkan ke depannya klub-klub sepakbola profesional bisa lebih baik lagi. Dan nantinya pada 2014 sudah dapat melepaskan diri dari pendanaan APBD," ujar Nurdin.

Sementara itu, Mendagri menegaskan bahwa penggunaan dana APBD untuk klub-klub sepakbola profesional tidak lagi diperbolehkan. Ia menargetkan di tahun 2012 tak ada lagi klub yang dapat subsidi dari APBD.

Penggunaan dana APBD oleh klub-klub sepakbola dianggap sebagai sesuatu yang tidak pantas dan rawan dikorupsi, dan oleh karena itu harus segera dihentikan.

"Jadi kita akan bersepakat ke depan, klub-klub profesional tidak boleh ladi dibantu APBD. Karena dia harus mandiri. Namanya juga profesional. Profesional itu boleh mencari dan mendapatkan uang," tegas Gamawan, Rabu (19/1) lalu.

Saat ini sebagian besar klub yang mengikuti kompetisi Indonesian Super League (ISL) yang dikelola PSSI masih "menetek" pada APBD. Tiga yang berhenti memakainya, Persibo, PSM dan Persema, memilih pindah ke kompetisi Liga Primer Indonesia  (LPI) yang menyatakan bebas dana APBD.

(feb/fay)