Pengamat: Politisasi Sepakbola Sudah Overdosis

Jakarta - Pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi menilai politisasi sepakbola Indonesia sudah mencapai taraf overdosis. PSSI sebagai induk organisasi sepakbola Indonesia diminta untuk tegas untuk menghentikan penggunaan dana ABPD.

"Sebagai olahraga, sulit  untuk memisahkan ada infiltrasi politisi untuk menggunakan bola menaikkan pencitraan. Tidak hanya di sini, tapi juga PM Italia dan mantan PM Thailand. Cuman yang aneh di Indonesia, over dosis dan memuakan," ujar Burhanuddin dalam diskusi Politisasi Sepakbola di Kantor Kontras, Jl Mendut, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/1/2011).

Di dalam konteks olahraga, Burhanuddin tidak mempermasalahkan ketika seorang politisi menjadi seorang pengurus sepakbola profesional. Yang penting ada mekanuisme kontrol yang tegas terhadap proses kepengurusannya.

"Saat ini yang terpenting PSSI  harus membentuk peraturan baru, untuk memberikan tenggat pada klub ISL untuk segera lepas dari APBD," kata Burhanuddin.

Burhanuddin melanjutkan, semakin lama PSSI menunda keluarnya keputusan larangan penggunaan dana APBD, maka akan semakin besar potensi kejahatan dalam klub sepakbola. "Janganlah sepakbola kita menjadi alat kepentingan politik," terangnya.

Menanggapi isu penundaan pemilihan Ketua PSSI pada April mendatang, Burhanuddin melihat, ada upaya dari pengurus PSSI yang lama, termasuk Nurdin Halid untuk mencari kejutan di sepanjang tahun 2011. "Kalau mereka (timnas) bisa menang di turnamen, maka menjadi bahan kampanye nanti," terangnya.

Selain itu, Burhanuddin bercerita, almarhum  Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sering menggunakan sepakbola dalam menjelaskan konstelasi politik di Indonesia.

"PDIP diibaratkan sebagai Belanda yang mengenal total footbal karena posisi partai tersebut sebagai oposisi, atau pemerintah yang mirip dengan Itali yang mengandalkan serang balik dan Partai Golkar yang mirip dengan sepak bola Inggris yaitu hit and rush," jelasnya.

(rdf/lh)