IPW: Pengungkapan Mafia Pajak Berbahaya bagi Penguasa Korup

Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) mengecam Partai Golkar yang meminta Presiden SBY urung terbitkan Inpres percepatan pengungkapan kasus Gayus Tambunan. Proses hukum kasus mafia pajak bermanfaat bagi negara dan berbahaya untuk pelaksana negara yang korup.

"Negara tidak terancam, hanya kekuasan korup dan para pengemplang pajak yang terancam," ujar penasihat IPW, Johnson Pandjaitan, kepada wartawan di Depok, Jawa Barat, Sabtu (22/1/2011).

Menurut praktisi hukum senior ini, hanya orang-orang yang terlibat kasus korupsi yang ketakutan jika kasus mafia pajak dibongkar secara tuntas. "Orang-orang seperti itu yang mengambil keuntungan dari kasus ini," tegasnya.

Johnson menjelaskan banyak kasus yang lebih besar dari kasus Gayus. Kasus BLBI dan aliran dana BI contohnya, tetapi setelah dibongkar negara Indonesia justru malah lebih tegak.

"Di dalam kasus-kasus itu, kurang besar apa coba? Kasus Gayus juga harus dibongkar hingga ke akar-akarnya," tegasnya.

Johnson pun meminta agar Presiden SBY memimpin langsung pelaksanaan instruksi ini. Hal ini dinilai lebih baik daripada menyerahkannya pada wapres Boediono.

"Harus Presiden Republik Indonesia yang turun langsung. Bukan presiden partai demokrat, atau bukan presiden setgab juga bukan presiden ayahnya Ibas," ujarnya.
(rdf/lh)