Merasa Ical Dizalimi, Golkar Desak SBY Evaluasi Satgas

Jakarta - Partai Golkar mendesak Presiden SBY mengevaluasi keberadaan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Golkar menuding Satgas telah mengebiri peran penegak hukum.

"Golkar terus mendorong agar proses penegakan hukum dilakukan secara objektif dan menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat, jauh dari politisasi proses hukum dan kepentingan pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya diperlukan evaluasi total terhadap keberadaan lembaga ad hoc Satgas PMH," ujar Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/1/2011).

Partai Golkar memandang Satgas telah bekerja di luar jalur semestinya. Golkar menyebut keberadaan Satgas lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.

"Tidak hanya mengebiri fungsi penegak hukum struktural yang ada, bahkan dalam prakteknya terindikasi membuka adanya peluang bagi oknum atau kelompok tertentu untuk melakukan politisasi peroses hukum," kritiknya.

Pernyataan keras Golkar ini bukan tanpa alasan. Satgas dianggap telah melakukan penzaliman kepada Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie.

"Dalam pernyataan Gayus Tambunan di PN Jakarta Selatan, menegaskan adanya skenario yang sengaja dikembangkan oleh pihak tertentu untuk menyudutkan Aburizal Bakrie yang notabene Ketua Umum DPP Partai Golkar yang dilakukan secara sistematis. Berbagai intrik fitnah politik yang bermuara pada upaya pembunuhan karakter terharap Aburizal Bakrie ini dilakukan untuk kepentingan politik tertentu," kecam Idrus.

Golkar mendesak Presiden segera mengevaluasi total Satgas. "Membiarkan cara-cara kotor dan machiavellistik tersebut terus-menerus berlangsung dan berkembang, berarti sama dengan membiarkan bangsa ini meluncur ke jurang kehancuran," tandasnya.

(van/nrl)