DPR Dukung KPK Awasi Pengelolaan Dana Haji

Jakarta - Komisi VIII DPR mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana haji yang disinyalir rawan korupsi. Pengawasan yang ketat diharapkan dapat meminimalisasi pemborosan.

"Kita mendorong dan mendukung kalau KPK dan institusi penegak hukum lainnya ikut mengawasi secara ketat penggunaan dana haji," kata Ketua Komisi VIII DPR (yang menangani haji) Abdul Kadir Karding di Jakarta, Jumat, (22/1/2011).

Menurut Karding, hal ini penting agar penggunaan dana haji tersebut dapat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan adanya pengawasan yang ketat ini, kata dia, dapat meminimalisir pemborosan.

"Ini penting agar penggunaan dana itu tepat sasaran, efisien, efektif dan dikelola dengan profesional sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan," ujarnya.

Karding mengatakan apabila pengawasan dari eksternal dilakukan secara optimal dan Kemenag juga mau membuka diri maka hal tersebut akan berkorelasi langsung dengan kualitas layanan dan berkurangnya biaya yang harus ditanggung jamaah.

"Pelayanannya akan semakin berkualitas dan murah," ujarnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya menyebutkan, penggunaan dana APBN dalam penyelenggaraan ibadah haji sampai kini belum sesuai peruntukannya dan rawan korupsi. Sebab, pos pengeluran yang telah dibiayai oleh APBN ternyata masih dibebankan kepada calon jamaah haji.

(fw/aan)