KPU Setujui Penghitungan Ulang di Batam

Jakarta - Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyetujui untuk melakukan penghitungan ulang di Kota Batam. Tapi belum ditentukan penghitungan ulang dimulai dari tingkat panitia pemungutan suara (PPS) atau panitia pemungutan kecamatan (PPK).Demikian disampaikan Ketua Pokja Penghitungan Suara KPU Batam Arifin usai menghadiri rapat pleno KPU rekapitulasi suara Pemilu 2004 di Hotel Sahid Jaya, Jl. Sudirman, Jakarta, Senin (3/5/2004). Dalam pembahasan tentang daerah pemilihan Riau, yang pertama dibahas dalam pleno, kasus di Batam menjadi topik yang alot.Menurut Arifin, delapan kecamatan di Batam semuanya akan dilakukan penghitungan ulang. Namun belum ditentukan dari tingkat mana penghitungan ulang akan dilakukan, apakah PPS atau PPK.Sementara Ketua DPD PKS Batam Aris Hardi Halim menuntut dilakukan penghitungan ulang dari tingkat PPAS. Alasannya, ada perbedaan suara antara hasil perhitungan saksi di PPS dengan rekapitulasi di PPK. Dan perbedaan perhitungan ini tidak bisa dicek silang karena saksi tidak menandatangani berita acara."Yang ada bukan pleno seperti yang diatur dalam UU. Yang ada hanya pengumuman hasil rekapitulasi suara di setiap kecamatan. Jadi selesai pembacaan rekapitulasi tidak ada penandatanganan berita acara sehingga ketika terjadi perbedaan perhitungan suara di tingkat PPK dengan saksi kita yang ada di PPS, kita tidak bisa melakukan koreksi," jelasnya.Atas pernyataan ini Arifin menyatakan pleno telah dilakukan sesuai ketentuan yang ada. "Setiap kita baca rekapitulasi selalu ada pleno. Siapa bilang tidak ada saksi. Saksi itu penuh. Pada waktu penanganan BAP 29 April, berlangsung rusuh. Sehingga sulit ada meminta tanda tangan dari saksi partai. Kita hanya bisa menyelamatkan diri dan dokumen-dikumen saja," jelasnya.Keamanan tidak terjamin, tamba Arifin, membuat banyak anggota PPK tidak ada berada di tempat. "Akibat ada tekanan-tekanan," ujarnya seraya menyebut daerah yang paling rawan di Batam, yakni Batu Ampar, Nongsa, Sekupang, dan Sungai Bedug. (gtp/)