"WikiLeaks di sini nggak laku kok, kita kan sudah negara terbuka," ujar Tifatul di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (20/1/2011).
Terlebih dari Kedutaan Besar AS di Jakarta telah menyampaikan pernyataan resmi yang membantah data dari WikiLeaks. Meski demikian, jajaran Kemenkominfo akan mencoba mencari tahu lebih banyak mengenai data tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
WikiLeaks mengungkapkan adanya permintaan dana US$ 100.000 agar Kedubes AS Jakarta bisa menjalankan strategi social media mereka. Di dalamnya ada penjabaran bagaimana uang ini digunakan, termasuk laporan perkembangan social media dan jejaring sosial yang sudah dimanfaatkan mereka.
Strategi itu dinamakan Public Diplomacy 2.0. Artinya, internet dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menyebar pengaruh AS dan mengamankan kepentingan AS di negara tujuan. Mereka memilih strategi ini karena pertumbuhan social media di Indonesia sangat cepat.
Di dalam kawat diplomatik yang dikirimkan pada 12 Februari 2010 silam, Kedubes AS di Jakarta menargetkan agar akun Facebook mereka punya 1 juta fans dalam 30 hari sebelum kunjungan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia. Oleh karena itu, mereka butuh tambahan dana segera sebesar US$ 100.000 untuk mewujudkannya. Tidak disebutkan berapa total anggaran dana yang selama ini sudah digunakan.
(lh/fay)











































