Benny K Harman: Komisi III DPR Dukung Satgas Sepenuhnya

Jakarta - Terkait curhatan Gayus Tambunan kemarin yang seolah menyatakan ada politisasi kasusnya oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), muncul kecaman terhadap Satgas PMH. Meski begitu, Komisi III DPR masih mendukung sepenuhnya Satgas PMH.

"Gayus adalah sosok kolektif dan Panja harus terdorong dan membuka mata. Komisi III dukung sepenuhnya Satgas dan ini komitmen Komisi III," ujar Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, usai rapat internal Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2011).

Politisi PD ini menambahkan, Satgas adalah agenda pemerintahan SBY. Satgas dituntut untuk bekerja secara transparan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mempunyai tanggung jawab secara akuntabilitas.

"Kasus Gayus menurut saya adalah entry point untuk benahi sistem penegakan hukum. Tujuan utamanya, bukan memberi hukum yang seberat-beratnya," lanjut Benny.

Komisi III DPR mengingatkan bahwa aspek keadilan dalam menangani kasus Gayus harus sungguh-sungguh dilakukan. Komisi yang membidangi masalah hukum ini juga meminta lembaga penegak hukum untuk menjadikan Gayus sebagai entry point untuk membenahi sistem penegakan hukum di Negeri ini.

"Masalah Gayus divonis 7 tahun, intinya bukan memberi hukum seberat-beratnya tetapi entry point untuk membongkar mafia pajak. Itu jauh lebih berharga daripada hukum Gayus seberat-beratnya," terangnya.

Kasus Gayus, menurut Benny, merupakan tantangan bagi lembaga penegak hukum untuk segera mengusut tuntas semua kasus dan orang-orang yang terlibat dalam kasus itu. "Kita dorong langkah berikutnya, karena Gayus tidak bekerja sendirian," kata Benny.

Rabu (19/1) kemarin, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Albertina Ho menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta kepada Gayus Tambunan. Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menuntut Gayus dengan 20 tahun penjara.

Usai pembacaan vonis, Gayus menyampaikan curhat. Salah satu isi curhatnya, Satgas mengarahkan isu pajak Grup Bakrie dan mengalihkan dari mafia hukum Cirus Sinaga. Satgas mengungkap kepergian dirinya ke luar negeri, dengan cara Denny Indrayana meng-up load gambar paspor atas nama Sony Laksono di twitternya. Satgas tidak mengarah ke Cirus Sinaga karena khawatir terbongkarnya kasus Antasari Azhar.

Menanggapi curhatan Gayus, Satgas menegaskan tidak ada rekayasa atas penangkapan Gayus di Singapura akhir Maret 2010 lalu. Satgas menegaskan tidak mengarahkan kasus dengan menyebut nama pengusaha yang diduga terlibat kasus Gayus. Menurut Satgas, nama pengusaha dan perusahaan yang diduga ada kaitan dengan kasus Gayus disebut sendiri oleh suami Milana itu.

Atas kasus Gayus, Komisi III telah membentuk Panja Mafia Pajak dan Hukum yang dipimpin oleh politisi PAN Tjatur Sapto Edy.
(vit/nrl)