Golkar: Semestinya Satgas Diperiksa Polisi

Jakarta - Golkar mengaku kecewa mendengar curhat Gayus Tambunan kemarin. Sebab, Gayus merasa ada politisasi atas kasusnya oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Karena itu partai pimpinan Aburizal Bakrie itu mendorong agar polisi memeriksa Satgas PHM.

"Ada apa dengan Satgas. Kita minta penjelasan lebih jauh karena nggak elok dilakukan oleh alat yang paling dekat dengan Presiden. Saya duga Pak Presiden nggak tahu, tapi urung mengganjal masalah itu," tutur Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/1/2011).

Menurut Priyo, terkait keterangan Gayus yang menyebut-nyebut ada upaya penggiringan kasus oleh Satgas PMH, hal itu perlu pengusutan lebih lanjut. Bisa saja DPR berikhtiar memanggil Satgas PMH untuk mendapatkan penjelasan. Karena menurut Priyo, banyak anggota DPR yang terpukul mendengar pengakuan Gayus. Sehingga butuh keterangan yang memadai untuk menjelaskan masalah.

"Mestinya otomatis diperiksa supaya tidak ada jabatan tertentu kebal terhadap pemeriksaan polisi, itu kami tunggu. Apalagi ada pengakuan bahwa Mabes Polri tidak dipercaya oleh Satgas, ini aneh. Polri yang eksis dinihilkan satgas. Ini harus clear dan diselesaikan 2-3 hari ke depan," tutur wakil ketua DPR ini.

Pria berkacamata ini menambahkan, tidak boleh suatu pihak yang punya wewenang dan otoritas menggunakan kekuasaan dan kemudian melakukan rekayasa untuk menyudutkan orang lain. "Itu yang tidak kami terima. Kita ingin hukum ditegakkan dengan adil, bukan dengan rekayasa dan tebang pilih macam ini," sambungnya.

Bagaimana posisi Setgab Koalisi untuk kasus Gayus? "Tidak tahu, mudah-mudahan 1-2 hari ada ikhtiar dan penanganan extraordinary dari Istana biar semua clear. Kalau tidak ada penanganan luar biasa kami terpukul dan sedih. Ini mengingatkan kita bahwa toh semua terkuak sedikit demi sedikit," terang Priyo.

Ketika ditanya apa yang akan dilakukan Golkar selanjutnya, pria kelahiran Trenggalek, Jawa Timur, ini mengaku belum menyiapkan langkah. Golkar masih akan menunggu perkembangan. "Sebagai Wakil Ketua DPR dan Ketua DPP Golkar, saya terpukul," akunya.

Dia menyarankan agar apa yang disampaikan Gayus tidak dianggap enteng. Priyo pun akan menunggu reaksi Istana. "Ada apa Satgas selama ini. Mestinya diperiksa polisi supaya tidak ada yang kebal hukum. Ini membuka mata, 151 berkas perusahaan harus diperiksa secara tuntas, jangan hanya tertuju 1-2 pihak. Kalau ada keterlibatan siapa pun harus diperiksa," tutup Priyo.

Kemarin, usai divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta, Gayus menyampaikan
curhat. Salah satu isi curhatnya, Satgas mengarahkan isu pajak Grup Bakrie dan
mengalihkan dari mafia hukum Cirus Sinaga. Satgas mengungkap kepergian dirinya ke
luar negeri, dengan cara Denny Indrayana meng-up load gambar paspor atas nama Sony
Laksono di twitternya. Satgas tidak mengarah ke Cirus Sinaga karena khawatir
terbongkarnya kasus Antasari Azhar.

Menanggapi curhatan Gayus, Satgas menegaskan tidak ada rekayasa atas penangkapan Gayus di Singapura akhir Maret 2010 lalu. Satgas menyatakan tidak mengarahkan kasus dengan menyebut nama pengusaha yang diduga terlibat kasus Gayus. Menurut Satgas, nama pengusaha dan perusahaan yang diduga ada kaitan dengan kasus Gayus disebut sendiri oleh suami Milana itu.

(vit/nrl)