Koalisi LSM Duga Ada Persekongkolan Jahat di Balik Gedung Baru DPR

Jakarta - Koalisi LSM Pemantau Parlemen mempertanyakan alasan DPR membangun gedung baru di tengah kritik keras masyarakat. Mereka menduga ada persekongkolan jahat di balik proyek pembangunan gedung baru DPR.

"Jangan-jangan ada persekongkolah jahat antara Sekjen DPR dengan kontraktor sehingga pembangunan gedung baru DPR tidak bisa dibatalkan," kata Direktur Tepi Indonesia, Jeiry Sumampaow, dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2011).

Menurut dia, Sekjen DPR selama ini tertutup terkait data-data pembangunan gedung baru DPR. Padahal, Sekjen DPR seharusnya terbuka sepenuhnya terkait hal tersebut.

"Ada kesepakatan yang harus dibuka. Selama ini kita tidak tahu adanya
kesepakatan tersembunyi di balik pembangunan gedung baru DPR. Sekjen DPR harusnya melakukan klarifikasi," ujarnya.

Jeiry mengaku heran belum ada kepastian anggaran pembangunan gedung baru DPR. Dari anggaran awal Rp 1,8 triliun saat ini turun menjadi Rp 1,3 triliun seiring kritik keras masyarakat.

"Aneh sekali karena anggaran menjadi turun jika dikritik masyarakat, jadi apakah mata APBN itu bisa naik turun suka-suka," kritiknya lagi.

Pendapat senada disampaikan aktifis TII, Heni Yulianto. Menurut Heni, apabila DPR terus menutupi informasi pembangunan gedung baru DPR maka Sekjen DPR melanggar UU Kebebasan Informasi Publik.

"Karena anggota DPR saja tidak pernah tahu berapa anggarannya secara jelas," kata Heni.

Sekjen DPR didesak membuka segala hal terkait pembangunan gedung
baru DPR. "Karena rakyat harus tahu siapa yang mengikuti tender seperti apa pelelangannya, siapa yang memenangkan dan berapa anggaran totalnya," paparnya.

(van/aan)