Pabrik Obat Asing Untuk Tekan Harga Obat Modern

Jakarta - Pemerintah beralasan kalau investor dibolehkan mendirikan pabrik obat yang 100% modal asing, demi menekan harga obat sehingga terjangkau masyarakat. Salah besar bila menudingnya sebagai kebijakan yang tidak nasionalis.

Demikian jawaban Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih menanggapi kecaman politisi PDIP, Rieke Dyah Pitaloka, bahwa kebijakannya tidak nasionalis. Dia ditemui di sela rapat kerja Komisi IX DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2011).

"Nggak benar itu, lantas buat apa kita di sini? Manfaatnya bagi kita, biaya obat jadi tidak terlalu mahal dan membuka lapangan kerja," tegas Endang.

Menkes menjelaskan, kebijakan pemerintah didasarkan pada fakta obat modern kebayakan masih impor dan ketersediaannya masih minim sehingga harganya pun melonjak mahal. Sebagai jalan keluarnya, pemerintah meminta produsen obat bersangkutan membuka fasilitas produksi di Indonesia.

Menurutnya, sebagian produsen obat internasional sudah menyanggupinya. Tapi dengan syarat mereka hanya bersedia bila diperbolehkan menggunakan seluruh modalnya dan tidak ada campur tangan pemerintah.

"Kita sedang berpikir, daripada sama sekali tidak masuk ya kita usulkan agar mereka hanya boleh memproduksi obat yang tidak dibuat oleh produsen nasional," jelas Menkes.

Opsi untuk mendirikan pabrik obat nasional bukannya sudah tertutup sama sekali. Namun tentunya akan memakan waktu sangat lama dan biaya riset yang tinggi sementara anggaran terbatas dan otomatis akan berdampak kepada harga jual obat bersangkutan kelak.

"Kita tertarik, tetapi berhenti pada masalah anggarannya. Penelitian suatu zat memerlukan proses panjang, butuh 20 tahun untuk menemukan satu obat," papar Menkes.

Seperti diberitakan sebelumnya, rencana Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih membuka peluang investasi pabrik obat 100% modal asing, menuai kecaman dan dianggap tidak nasionalis. Penilaian itu disampaikan oleh Rieke Dyah Pitaloka, anggota Komisi IX DPR dari FPDIP.

"Menurut saya Menkes tidak nasionalis karena akan membuka 100 persen bagi investor asing membuka pabrik modern," kecam anggota Komisi IX PDIP, Rieke Dyah Pitaloka, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2010).
(lh/fay)