.webp)
"Kami para tokoh lintas agama, akan menghadiri undangan Presiden pada malam ini. Yang perlu digarisbawahi adalah kami datang dengan tetap membawa pernyataan terbuka tokoh-tokoh lintas agama seperti yang kami utarakan beberapa waktu lalu," ujar Salahuddin Wahid.
Hal itu disampaikan Gus Solah usai pertemuan tokoh lintas agama di Maarif Institute, Jl Tebet Dalam Barat, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (17/1/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
-Sampai hari ini kantong-kantong kemiskinan masih mudah kita temukan di banyak tempat di Tanah Air kita. Kebijakan ekonomi pemerintah, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,8 persen. Namun gagal dalam pemerataan kesejahteraan.
-Di samping itu masih banyak warga Indonesia yang menderita gizi buruk dan tidak mendapat pelayanan kesehatan.
-Amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum itu tidak sesuai dengan kenyataan. Hukum ternyata bukanlah kekuasaan tertinggi, karena di Indonesia hukum masih kalah oleh kekuasaan dan uang.
-Pemerintah tidak memberi perhatian memadai terhadap korban pelanggaran HAM yang berat. Pemerintah tidak mampu dan tidak menunjukkan niat untuk membela begitu banyak buruh migran yang mendapat perlakuan buruk di berbagai negara. Ini berarti pemerintah tidak melindungi segenap bangsa Indonesia sesuai amanat UUD 1945.
"Bagi kami, sejumlah kenyataan di atas adalah bentuk pengingkaran terhadap UUD 1945. Kita harus mendesak pemerintah untuk segera mengakhiri pengingkaran itu. Jika pemerintah menolak atau mengabaikan desakan tersebut berarti pemerintah melakukan kebohongan publik," ujar Gus Solah yang membacakan pernyataan itu.
Gus Solah sendiri tidak hadir dalam pertemuan malam ini karena tidak mendapatkan undangan. Beberapa tokoh lintas agama yang akan hadir dalam pertemuan dengan SBY antara lain Ketua Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Andreas A Yewangoe, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr MD Situmorang, Biksu Sri Pannyavaro dan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin.
Sementara itu yang menghadiri pertemuan ini selain tokoh-tokoh yang disebut di atas juga ada Romo Benny Susetyo, dan koordinator badan pekerja tokoh lintas agama Ray Rangkuti.
Polemik 'tokoh lintas agama dan tudingan pemerintah bohong' terpantik ketika pemerintah mengomentari editorial dua koran nasional edisi 12 Januari 2011. Koran Media Indonesia misalnya menulis tajuk berjudul "Kritik Keras Tokoh Agama" dan koran Kompas berjudul "Kritik atas Kebohongan Publik."
"Bahwa pemerintahan berbohong saya kira ini perlu diluruskan. Saya kira ini memuat pemerintah berbohong, pemerintah tidak pernah berbohong," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto. (nwk/nrl)
