Presiden SBY Dukung Deponeering Bibit-Chandra

Jakarta - Presiden SBY mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menetapkan langkah deponeering terkait kasus Bibit-Chandra. Langkah itu diharapkan bisa memperkuat kinerja penegakan hukum.

"Sebagai presiden saya mendukung rencana Jaksa Agung sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan deponeering," kata SBY dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (17/1/2011) seusai memimpin sidang kabinet.

Deponeering yang diambil Kejagung, lanjut SBY, tentunya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Deponeering untuk dua pimpinan KPK (Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah) dilakukan untuk kepastian hukum.

"Diambil langkah-langkah pasti dalam waktu dekat ini agar memberi kepastian termasuk efektivitas penegakan hukum, baik KPK ataupun jaksa, dan penegak hukum lainnya," tutupnya.

Hingg saat ini keputusan Kejaksaan Agung untuk mendeponeering kasus Bibit-Chandra belum dilakukan secara resmi karena surat ketetapannya belum ditandatangani. Jaksa Agung Basrief Arief berjanji akan segera menyelesaikannya pada Januari 2011.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyetujui keputusan deponeering yang dipilih Kejaksaan Agung (Kejagung). Persetujuan SBY dituangkan dalam surat dari Sekretaris Negara yang diterima pihak Kejagung.

Namun, Rabu (8/12/2010) lalu, dalam rapat pleno Komisi III DPR terkait deponeering kasus Bibit Chandra, enam fraksi di Komisi III DPR menolak, sedangkan tiga lagi mendukung yakni FPD, FPKB, dan FPAN.

Enam fraksi yang menolak adalah FPG, FPKS, FPPP, FPDIP, Fraksi Hanura, dan Fraksi Gerindra. Enam fraksi tersebut, menuntut agar kasus Bibit Chandra dilanjutkan ke pengadilan dengan alasan untuk memperjelas status hukum kedua pimpinan KPK tersebut.

Sementara itu, tiga fraksi lainnya mendukung deponeering Bibit-Chandra, dengan memantapkan alasannya. Diharapkan Kejagung dapat memperbaiki pertimbangan dikeluarkannya deponeering atas kasus Bibit Chandra.

(ndr/asy)