Benahi Dulu Jabodetabek, The Greater Jakarta Kemudian

Jakarta - Konsep The Greater Jakarta dimunculkan oleh Presiden SBY. Konsep ini akan membuat pusat pemerintahan meluas hingga Sukabumi dan Purwakarta. Namun sebelum merealisasikan konsep ini, sebaiknya Jabodetabek dibenahi terlebih dahulu.

"Untuk membenahi dan mengelola Jabodetabek saja masih labil. BUkan mempersoalkan wilayah tapi pengelolaannya," ujar pengamat tata kota Yayat Supriatna dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (17/1/2011).

Masalah yang dihadapi Jabodetabek, imbuh dia, antara lain pengelolaan daerah aliran sungai, kemacetan dan soal keseimbangan penduduk antar wilayah. Dia pun mempertanyakan dasar perluasan wilayah hingga Purwakarta dan Sukabumi.

"Jabodetabek saja belum selesai. Masalah Jakarta saja belum selesai, kenapa mewacanakan masalah baru," imbuh Yayat.

Staf pengajar di Universitas Trisakti Jakarta ini menyarankan, pemerintah sebaiknya menghentikan wacana The Greater Jakarta dan fokus pada pengembangan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Sebab program tersebut telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008.

"Sukabumi, Purwakarta maupun Karawang tidak ada masuk ke kawasan strategis nasional," tambah Yayat.

Dalam mengelola wilayah, lanjutnya, ketika Jakarta banjir, maka Bogor harus dibenahi. Karena itu jika suatu saat terjadi banjir di Karawang dan Purwakarta, maka Bandung yang harus dibenahi. Artinya, semakin luas konsentrasi penanganan masalah.

"Selesaikan dulu masalah yang ada. Sebaiknya lakukan dulu Perpres 54/2008. Perpres 54 itu terkendala karena secara kelembagaan masih lemah, uang nggak ada, koordinasi tidak jalan dan program nggak nyambung. Ada Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP), tapi sudah kurus, sengsara pula," tutur dia.

Yayat pun khawatir akan muncul produk perkotaan yang tidak jelas. Di Jabodetabek sendiri hingga kini masih banyak yang berantem, misalnya saja Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang yang mempermasalahkan sampah, Jakarta dan Tangerang yang mempermasalahkan pengelolaan air, serta Jakarta da daerah sekitarnya yang punya masalah transportasi.

Dia pun khawatir ada kepentingan di balik perluasan hingga ke Sukabumi. Sebab di sana, sejumlah besar tanah telah dimiliki oleh seseorang. Namun dia enggan menyebut siapa penguasanya.

"Tanah di sana ada yang kuasai, jalan tol ada yang dikuasi," cetusnya.

Yayat berharap, kelak jika The Greater Jakarta dikembangkan tidak mengulang kasus Jonggol. Kala itu beredar kabar Jonggol akan menjadi daerah yang dituju bagi pemindahan pemerintahan. Akibatnya, banyak orang yang menyerbu Jonggol.

"Pada beli tanah di sana, 50 persen petani nggak punya lagi lahan tani. Ini menambah kemiskinan baru," terangnya.

Menurutnya tanpa memperluas wilayah, pengaruh Jakarta sudah sampai ke Bandung. Misalnya saja, kemacetan di Bandung terjadi setiap kali akhir pekan lantaran banyak orang Jakarta yang berakhir pekan ke Bandung.

"Jangan sampai rencana yang sudah ada tidak dijalankan, lalu ada rencana baru lagi. Jangan banyak rencana tapi no action. Bertambah wilayah artinya bertambah urusan, bertambah kompleksitas urusan," ucapnya.

SBY mengungkapkan gagasannya tentang "The Greater Jakarta" saat bertemu dengan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Profesor Akhmaloka dkk di Istana Negara, 11 Januari 2011 yang lalu. SBY menyampaikan perlunya pemindahan pusat pemerintahan tersebut, namun belum menjelaskan secara detil. SBY memberi ancang-ancang konsep itu akan mulai direalisasikan pada 2015 mendatang.
(vit/fay)