"Manakala ada pihak pihak yang merasa sudah dapat menggunakan putusan MK untuk menekan Presiden, jelas itu adalah analisa dan nalar yang terlalu sederhana," tegas sekretaris Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin kepada detikcom, Sabtu (15/1/2011).
Amir tegas-tegas mengaku tak gentar dengan putusan tersebut. Baginya, hal yang wajar jika MK memutuskan hal seperti itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namun dengan mencantumkan terminologi 'mayoritas sederhana' dalam pertimbangan, akan berpotensi munculnya penafsiran usulan hak menyatakan pendapat DPR cukup 50+1 hal mana jelas-jelas akan bertentangan dengan ketentuan pasal 7B UUD 45" papar Amir.
MK mengabulkan permohonan pembatalan pasal 184 ayat (4) UU 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD, yang berbunyi, Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir.
(mok/mok)
