.webp)
"DKI ini kacau karena sejak awal penyusunan dan perencanaan anggaran itu bermasalah. Jadinya ya semrawut. Jadi kalau ini dibenahi akan lebih mudah," kata Prijanto di Gedung Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (14/1/2011).
Menurut Prijanto, ada 3 solusi untuk memperbaiki Jakarta. Pertama penyusunan ABPD harus ada prioritas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Solusi kedua, kata dia, peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) seharusnya tidak hanya mengawasi pelaksanaan APBD. BPKP harus mengawasi sejak dilakukan perencanaan dan penyusunan APBD.
"Aturannya itu sebetulnya BPKP mengawasi sejak perencanaan. Tapi sekarang ini APBD hanya diawasi saat pelaksanaannya. Jadi kalau ada penyimpangan sejak perencanaan bisa diketahui," terang purnawirawan TNI bintang dua ini.
Selanjutnya solusi ketiga, penyusunan dan pelaksanaan APBD harus dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat. Hal ini sebagai bentuk kontrol kepada Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan APBD.
"Kalau perlu rapat-rapat pembahasan anggaran itu direkam dan orang bisa lihat. Jadi kalau ada yang tidak sesuai atau program yang aneh-aneh bisa langsung diketahui publik," kata dia.
Prijanto menjamin apabila tiga hal tersebut dilakukan maka permasalahan di Jakarta bisa terselesaikan.
"Asal tiga hal itu dilakukan, tidak perlu gubernur harus orang pintar, siapa pun bisa memperbaiki Jakarta," ujarnya.
Ketika ditanya kenapa dirinya tidak melakukan ketiga hal tersebut saat ini, Prijanto menjawab diplomatis. "Saya sudah sering sampaikan. Tapi memang perlu kesepakatan bersama untuk itu dan sekarang itu belum ada," kata Prijanto.
(her/aan)
