Seperti dilansir Reuters, Jumat (14/1/2011), Yosano yang mendukung kenaikan pajak penjualan 5 persen, menandai kalau PM Kan serius akan mereformasi ekonomi untuk mendongkrak anggaran kesejahteraan sosial dan menekan utang. Penunjukan Yosano sebagai Wakil PM juga menjadi sinyal lampu hijau untuk liberalisasi perdagangan.
"Kebijakan fiskal Jepang akan menemui jalan buntu jika dibiarkan seperti ini. Saya akan bertukar pikiran dengan PM, apa yang kita butuhkan untuk mereformasi keuangan publik dan jaminan sosial," kata Yosano.
Yosano menggantikan Banri Kaieda. Meskipun Yosano lebih cenderung pada pasar terbuka, langkahnya tetap akan mendapat tantangan dari oposisi. Selain itu, Partai Demokratik Jepang (DPJ) yang menyokong Kan juga terpecah soal reshuffle ini.
Ekonom senior di Okasan Securities, Akitsugu Bandou, menilai penunjukan Yosano bisa diharapkan bisa meredakan kekhawatiran yang muncul di pasar obligasi melalui usulan perbaikan kebijakan fiskal dan pajak di masa depan. "Tapi pemerintah masih menghadapi situasi sulit dari kebuntuan politik dan reshuffle kabinet tidak akan mendorong kekuatan politik DPJ," kata Bandou.
Selain menunjuk Yosano, Kan juga mengangkat Yukio Edano sebagai Sekretaris Kabinet menggantikan Yoshito Sengoku. Menlu Seiji Maehara, Menhan Toshimi Kitazawa, Menkeu Yoshihiko Noda, dan Menteri Perbankan Shozaburo Jimi tetap bertahan.
(fay/nrl)











































