Keinginan ini disampaikan oleh Sekjen DPD RI Siti Nurbaya Bakar dalam diskusi di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/1/2010). Turut hadir dalam diskusi pengamat hukum tata negara Refly Harun dan pengamat politik Cecep Effendi.
"Agenda DPD lebih dikenal oleh publik dan dunia internasional," ujar Siti saat ditanya resolusi DPD tahun 2011.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, ada juga program rutin seperti perbaikan sistem legislasi dan peraturan daerah. DPD juga ingin lebih dilibatkan dalam penyusunan RAPBN.
"Karena berhubungan dengan daerah, kita ingin terlibat dalam perumusan sampai penentuan RAPBN," tegasnya.
Refly Harun mengamini soal keberadaan DPD yang kurang dikenal publik. Di media massa, DPD juga kurang mendapat porsi karena kurang menarik dari segi isu dan pemberitaan.
"Sangat jarang atau bahkan tidak ada headline di media massa tentang DPD," tegasnya.
Fakta ini membuat pamor DPD kurang dikenal, termasuk dalam menjalankan fungsi-fungsinya. "Masyarakat menganggap DPD ini tidak kerja," imbuhnya.
Karena itu, Refly berharap ada perubahan di DPD. Peran sentral perlu dimainkan oleh para senator, terutama menyangkut isu-isu yang berhubungan daerah.
"Semoga nanti ada dua kamar, satu yang DPD bisa berfungsi maksimal," tutupnya.
(mad/anw)











































