"Pemerintah pusat diminta untuk tidak berhenti pada wacana, melainkan menurunkannya hingga ke tingkat konsep dan kebijakan yang mendukung," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana kepada detikcom, Jumat (14/1/2011).
Konsep itu juga harus dikomunikasikan dengan pemerintah daerah DKI Jakarta, Banten dan Jabar. "Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden perlu membuka komunikasi dengan Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten serta DPRD DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam beberapa kasus seperti pengelolaan infrastruktur wilayah, integrasi kebijakan antar wilayah serta pengelolaan kawasan-kawasan strategis masih belum tampak pemerintah pusat merelakan pengelolaan penuh kepada DKI dan wilayah tetangganya," kata Sani.
SBY melempar konsep The Greater Jakarta pada 11 Januari lalu saat menerima Rektor ITB Akhmaloha dkk. Wacana ini berupa perluasan wilayah Jakarta dan kemungkinkan memindahkan Ibukota secara keseluruhan dari Jakarta ke provinsi lain. Konsep ini mencontoh Sydney dan Canberra atau daerah lain seperti Putrajaya dan Kuala Lumpur.
(nik/nrl)











































