Satgas Ingatkan Panja DPR Agar Hindari Konflik Kepentingan

Jakarta - Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menyambut baik pembentukan panitia kerja (Panja) Pemberantasan Mafia Pajak DPR untuk membantu polisi menuntaskan kasus Gayus Tambunan. Meski begitu, Satgas mengingatkan DPR agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam Panja tersebut.

"Saya mendukunglah sepanjang itu dilakukan benar-benar untuk berantas mafia pajak dan mafia hukum. Yah seneng dong karena semakin banyak dan kalau bersinergi terus akan bagus," ujar Anggota Satgas, Mas Ahmad Santosa, usai jumpa pers di kantornya di Jl Veteran, Jakarta, Kamis (13/1/2011).

Pria yang akrab disapa Ota ini mengatakan, hasil dari DPR berupa legislasi dan pengawasan adalah sebuah langkah strategis. Asalkan Panja bekerja secara tulus, ikhlas dan bukan untuk menegasikan lembaga tertentu, misalnya Satgas PMH.

"Saya yakin nggaklah. Serta sepanjang mereka bisa menjaga konflik kepentingan, jadi tujuannya adalah menambah pendapatan negara dengan membenahi sistem perpajakan," jelasnya.

Menurut Ota, ke depan Satgas, Polisi dan Panja Pemberantasan Mafia Pajak akan dapat bersinergi.  Satgas akan memberi setiap informasi yang dibutuhkan oleh Panja dan Polisi.

Apakah nantinya ada data yang dimiliki Satgas yang tidak akan diberikan kepada Panja? "Kan tujuannya beda. Mereka bukan untuk penegakan hukum, mereka tujuannya adalah pengawasan dan pembenahan sistem. Mereka hanya mengawasi penegakan hukum saja. Intinya hindari konflik kepentingan," tutupnya.

(mpr/lrn)