PPP: Reshuffle Jangan Hanya Jadi Wacana

Jakarta - Isu reshuffle menguat lagi sejak Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) akan menyerahkan laporan kinerja menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. PPP menyatakan tidak khawatir dengan reshuffle dan malah mendorongnya agar tidak jadi wacana semata.

"Tidak ada kekhawatiran bagi PPP. Silakan saja kalau mau diganti. Jangan hanya dijadikan wacana," ujar Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1/2011).

Hasrul meminta agar Presiden SBY bersikap tegas terkait isu ini. Jika SBY memang akan mereshuffle menterinya, sebaiknya segera disampaikan siapa yang akan diganti dan kapan reshuffle akan dilakukan.

"SBY jangan jadi pembimbang, jangan jadi peragu. Kalau mau reshuffle, ya reshuffle saja. Dia yang punya hak untuk mereshuffle kan?" imbuh dia.

Menurutnya, siapa pun menteri, tidak peduli berasal dari partai apa, bisa saja direshuffle. PPP pun siap jika menterinya direshuffle.

"Kenapa enggak (siap). Yang punya hak dia (SBY) kok," cetus Hasrul.

Kemarin, SBY sudah mengantongi hasil evaluasi menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II selama tahun 2010. Hasilnya, ada yang dinilai sukses, ada pula yang tidak. Presiden selanjutnya akan memberikan evaluasi terhadap hasil laporan UKP4 tersebut dalam sidang kabinet yang akan dilakukan kemudian hari.

Namun Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyatakan, hasil evaluasi itu tidak akan dijadikan sebagai parameter untuk dilakukannya reshuffle kabinet. Ada tidaknya reshuffle tergantung Presiden.

Sebelumnya, Partai Demokrat (PD) menilai kementerian yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik sebaiknya diambil dari kalangan profesional. Karena itu, PD mendorong reshuffle kabinet untuk mengganti sejumlah menteri yang kerjanya terkait dengan pelayanan publik.

Anggota Dewan Pembina PD, Ahmad Mubarok, menilai, sejumlah kementerian yang berkaitan dengan pelayanan publik saat ini tidak maksimal karena terhambat kepentingan parpol. Menurutnya, menteri yang harus diganti misalnya yang duduk di Kementerian Hukum, Kemenkominfo dan PU. Mubarok mengusulkan, pengganti menteri-menteri itu dari kalangan profesional.

(vit/fay)