Golkar Klaim Tak Lindungi Kader yang Terlibat Mafia Pajak

Jakarta - Partai Golkar menilai sebaiknya DPR membentuk Pansus dibanding Panja untuk membongkar mafia pajak. Bila terbukti ada kadernya yang terlibat praktek mafia pajak, Partai Golkar tidak akan melindungi yang bersangkutan.

Demikian kata Bambang Soesatyo menanggapi wacana pembentukan Panja Mafia Pajak untuk mengungkap kasus Gayus Tambunan. Anggota Komisi III DPR dari FPG itu ditemui di Gedung Palemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1/2011).

"Bila perlu kader Golkar yang terlibat kasus Gayus dibongkar semua. Usut perusahaan yang menunggak pajak, kalau direksinya kader Golkar dihukum saja," ujar Bambang.

Sebelumnya dia menilai mekanisme di DPR menjadikan panja (panitia kerja) tidak cukup efektif untuk mengusut kasus mafia pajak. Bila memang ingin tuntas, lebih baik DPR langsung membentuk pansus (panitia khusus) kasus mafia pajak.

"Anggota panja hanya Komisi III, sedangkan pansus lintas komisi. Panja cuma mengawasi dan mengontrol agar tidak ada yang intervensi. Kalau pansus semuanya bisa dibongkar dan kasusnya tuntas," papar dia.

Lebih lanjut Bambang menyatakan, Partai Golkar merasa terganggu adanya isu yang terus mengaitkan salah seorang petingginya dengan praktek mafia pajak. Untuk menyudahi itu semua secepatnya, maka perlu ada upaya percepatan pengungkapan kasus Gayus melalui proses di DPR.

"Kami terganggu karena semua orang mengarahnya ke situ. Kami sangat risau," sesalnya.
(lh/nrl)