Benahi Transportasi, DKI Harus Berani Hilangkan Budaya 'Nguber Setoran'

Benahi Transportasi, DKI Harus Berani Hilangkan Budaya 'Nguber Setoran'

- detikNews
Kamis, 13 Jan 2011 11:33 WIB
Benahi Transportasi, DKI Harus Berani Hilangkan Budaya Nguber Setoran
Jakarta - Transportasi mikro seperti Angkot, Mikrolet, Metromini, Kopaja dan sejenisnya masih menjadi salah satu alat transportasi andalan warga Ibukota. Namun moda ini justru kerap menimbulkan masalah dalam sistem transportasi.

Cara mengemudi yang ugal-ugalan, menaikan dan penumpang di sembarang tempat menjadi problematika tersendiri di jalanan Ibukota. Hal tersebut dikarenakan sistem transportasi mikro ini belum dikelola dengan baik. Sistem cari penumpang demi 'nguber setoran' dituding jadi penyebab.

"Harusnya Pemprov DKI memikirkan solusi agar sistem transportasi mikro orientasinya tidak lagi nguber setoran, tapi pelayanan," ujar pengamat transportasi UI, Alvin Syah saat berbincang dengan detikcom, Kamis (13/1/2011).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ini transportasi mikro masih berorientasi pada keuntungan belaka. Aspek pelayanan publik diabaikan. Padahal dalam UU No 22 Tahun 2009, transportasi harus diutamakan aspek pelayanan.

"Masalah transportasi di Jakarta sudah sangat kompleks, perlu ditata manajemennya. Tidak saja busway, transportasi mikro pun harus dikelola dengan manajemen yang baik," jelas staf pengajar di departemen tehnik sipil ini.

Alvin mengusulkan, Pemprov DKI menghapus sistem nguber setoran dengan manajemen transportasi yang berorientasi pada pelayanan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan meleburkan para pemilik transportasi mikro menjadi sebuah badan hukum.

Pemilik alat transportasi bisa duduk sebagai pemilik saham dan para sopir dan kondektur dibayar dengan sistem gaji.

"Dengan begitu, para sopir tidak perlu ugal-ugalan demi nyari penumpang untuk nguber setoran. Pelayanan akan lebih baik karena nantinya jam keberangkatan juga bisa diatur," usulnya.

Manajemen transportasi mikro seperti ini, menurut Alvin, akan mendukung program DKI Jakarta yang akan menerapkan sistem Electronic Road  Pricing (ERP) atau jalan berbayar. Mengingat syarat diterapkannya ERP, sistem transportasi harus cukup baik agar masyarakat punya pilihan untuk beralih ke transportasi umum dan meninggalkan kendaraan pribadinya.

"Jadi jangan hanya dipahami perbaikan transportasi umum itu hanya secara fisik, tapi manajemennya juga. Percuma kalau Metromini bus baru ber AC tapi manajemennya masih nguber setoran tidak akan efektif juga," imbuhnya.
(her/mok)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini