Akbar Faisal: Impeachment Jadi Keniscayaan, SBY Harus Hati-hati

Jakarta - Ketua DPP Partai Hanura Akbar Faisal memperingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam pelaksanaan UU. Sebab dengan dibatalkannya kuorum 3/4 untuk penggunaan hak menyatakan pendapat, upaya impeachment atau penggulingan pemerintahan menjadi sebuah keniscayaan.

"Dengan putusan MK maka hal yang paling dibenci oleh pemerintah yaitu impeachment menjadi sebuah keniscayaan," ujar Akbar dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1/2011).

Karenanya, Akbar menuturkan, pemerintah harus belajar dari kasus Bank Century. Pemerintah harus cermat dalam pelaksanaan UU jika ingin langgeng.

"Pemerintah harus lebih berhati-hati jangan sampai ada persoalan dan DPR dipaksa menggunakan haknya dan DPR harusnya konsisten dengan apa yang harus diemban," ingatnya.

Terkait kasus Century, Partai Hanura berharap ada partai lain yang mau menggunakan hak menyatakan pendapat untuk meminta pertanggunjawaban pemerintah. Dalam kasus Century, Hanura pernah mengusulkan menggunakan hak menyatakan pendapat untuk meminta penjelasan pemerintah terkait kebijakan bailout Century.

"Kasus Century masih bisa berjalan jika penegak hukum tidak serius mengusutnya. Kalau dulu hanya Hanura yang menggunakan hak menyatakan pendapat, maka sekarang saya yakin Golkar akan menggunakan hak menyatakan pendapat," harapnya.

(van/anw)