Menkopolhukam: Pemerintah Tidak Berbohong

Jakarta - Dalam editorial di beberapa surat kabar nasional, disampaikan sembilan pemuka agama menyatakan kritik keras terhadap pemerintah. Presiden SBY dianggap gagal mengemban amanah rakyat. Pemerintah dinilai melakukan kebohongan publik. Hal ini mendapat tanggapan dari pemerintah.

"Terkait editorial di salah satu media kita, hanya disebutkan di sini bahwa sudah terlalu banyak kebohongan yang dilakukan pemerintah kepada rakyat. Sudah beberapa kali kebohongan itu, lalu diajak umat untuk memerangi kebohongan yang dilakukan SBY," kata  Menkopolhukam Djoko Suyanto dalam keterangan pers usai rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/1/2011).

Dia menambahkan, ketika pemerintah melaksanakan mandat dengan sungguh-sungguh dan belum mencapai keinginan bersama, maka bisa dimaklumi. Namun ketika di editorial surat kabar disebutkan bahwa seluruh lembaga negara yang ada telah melakukan kebohongan, maka hal itu dinilai menyangkut integritas, kredibilitas dan kehormatan seseorang.

"Ada 10 capaian dan ada juga yang belum berhasil. Kalau itu yang disampaikan kita setuju, atau sepakat. Tapi kalau pemerintah berbohong, saya kira ini terlalu jauh," imbuh Djoko.

Menurutnya, ada yang perlu diluruskan terkait dengan integritas. Dalam Rapat Kerja Awal Tahun membahas Pelaksanaan Program Pembangunan 2011, Senin (10/1) pagi, di Jakarta Convention Center (JCC), SBY menyampaikan ada 10 capaian utama dan 10 tantangan Indonesia di tahun 2010. Djoko menambahkan, apa yang disampaikan SBY tidaklah bohong.

"Apa yang harus disampaikan pada tanggal 10 Januari tidak ada yang bohong, karena didukung oleh data dan didukung oleh menteri-menteri terkait. Jadi apabila tidak sama pendapatnya dan memiliki data lain, tidak boleh pejabat tersebut dikatakan berbohong," tuturnya.

Bila ada yang ingin mendapat penjelasan, imbuh Djoko, pemerintah atau menteri terkait tentu akan memberikan argumen. Dia mempersilakan, bagi mereka yang memiliki data berbeda bisa mendatangi menteri terkait dan berargumen di sana.

"Bahwa pemerintahan berbohong saya kira ini perlu diluruskan. Saya kira ini memuat pemerintah berbohong, pemerintah tidak pernah berbohong," tambah Djoko.

Pelurusan soal berbohong ini menurutnya penting lantaran menyangkut kredibilitas seseorang. Sebab apa yang disampaikan membawa nama presiden hingga camat.

"Kalau pun ada perbedaan pendapat, ruang untuk kita berdiskusi selalu diberikan, jadi jangan menuduh seperti itu," tutup Djoko.

Di beberapa surat kabar nasional hari ini, redaksi menulis editorial tentang kritik tokoh agama atas kebohongan publik. Koran Media Indonesia misalnya menulis tajuk berjudul "Kritik Keras Tokoh Agama" dan koran Kompas berjudul "Kritik atas Kebohongan Publik."

Hal itu berangkat dari 9 pemuka agama yakni Syafii Maarif, Andreas A Yewangoe, Biksu Pannyavaro, Salahuddin Wahid, I nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis-Suseno dan Romo Benny Susetyo menganggap pemerintahan Presiden SBY gagal mengemban amanah rakyat.

Kebohongan-kebohongan publik menjadi keresahan para tokoh agama tersebut. Para pemuka agama tersebut lantas mengajak umat mereka untuk memerangi kebohongan yang dilakukan pemerintah.

(vit/nrl)