PPP Tuding Politisi PD Perkeruh Stabilitas Pemerintahan

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menuding elite Partai Demokrat (PD) memperkeruh stabilitas pemerintahan dan politik nasional. Isu reshuffle kabinet membuat komunikasi antar partai koalisi kian memanas.

"Sebenarnya yang memperkeruh penyelenggaraan pemerintahan dan stabilitas politik justru elite PD. Wong presiden tenang-tenang saja, kok mereka yang kebakaran jenggot," ujar Wasekjen PPP, M Romahurmuzy, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/1/2011).

Romi mengutarakan kekecewaannya karena PD menyerukan bahwa Ketum Parpol dilarang ada di kabinet. Alasan PD adalah kinerja kementerian yang diisi menteri dari ketum parpol akan terkontaminasi dengan urusan parpol.

"Sudah jelas putusan MK atas gugatan uji materi pasal 23 UU no 29/2008 tentang Kementerian Negara pada 3 Juni 2010 lalu MK mengeluarkan putusan tidak menerima permohonan uji materi UU Kementerian Negara yang diajukan Lily Wahid sehingga menteri masih bisa merangkap jabatan sebagai ketua partai politik. Karenanya permintaan PD ini memperkeruh suasana politik dan karena soal kabinet adalah wilayah prerogratif presiden," papar Romi.

Romi justru heran mengapa elit PD selalu mempersoalkan kursi jabatan menteri. Romi pun berspekulasi terkait niat elit PD melempar isu reshuffle kabinet.

"Berkali-kali yang disoal adalah kursi dan jabatan, tentu itu membuat masyarakat berpikir, politik semata-mata urusan kursi dan kuasa. Dan saya sayangkan, ini disuarakan secara terus-menerus oleh elite partai pemenang pemilu, yang menunjukkan semangat hegemonik yang sangat kuat," sentilnya.

Ia pun berharap politisi  PD memahami semangat berkoalisi. Sehingga tidak terus memicu konflik antar partai koalisi.

"Sebaiknya elite PD belajar kesantunan berpolitik, agar tidak menyulut kegaduhan berikutnya. Mereka harus tahu, modal pokok stabilitas politik dalam setgab, membayangkan koalisi berada di luar kabinet, sama dengan meniadakan setgab," tandasnya.
(van/lh)