Polri Kaji Dugaan Keterlibatan Milana dalam Kasus Paspor Gayus

Jakarta - Keterlibatan istri Gayus Tambunan, Milana Anggraeini, terkait dugaan paspor palsu terus didalami. Polri masih mengkaji aspek yuridis bisa atau tidak Milana dijerat pasal pemalsuan dokumen itu.

"Kita belum tahu (keterlibatan Milana). Yang jelas kemarin diperiksa sebagai saksi," kata  Kabag Penum Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Rabu (12/1/2011).

Ketika ditanya mengenai pernyataan kuasa hukum Milana, Hotma Sitompoel yang mengatakan Milana tidak bisa dijerat pasal 221 KUHP karena statusnya sebagai istri Gayus, Boy belum bisa menjelaskannya.

"Yang jelas, dia saksi yang bersama-sama naik pesawat dan mengetahui kegiatan Saudara Gayus. Kami masih mengkaji aspek yuridisnya," ujar Boy.

Kuasa hukum Gayus dan Milana dalam kasus paspor palsu, Hotma Sitompul
mengatakan Milana tidak bisa dikenai pasal karena statusnya sebagai istri Gayus. "Baca pasal 221 KUHP. Istri tidak bisa dikenakan," kata Hotma.

Pasal 221 KUHP berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

      1.barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian;

      2. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun olsh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.

(2) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.

(aan/nrl)