Golkar Dorong Reshuffle Menteri yang Rapornya Jeblok

Jakarta - Partai Golkar angkat bicara soal hasil evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang akan diserahkan kepada Presiden SBY. Golkar mendorong agar SBY mereshuffle sejumlah menteri yang rapornya jeblok.

"Kalau temuan di UKP4 ada yang jeblok ya silahkan saja di-reshuffle itu tidak apa-apa," kata Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/1/2011).

Menurut Priyo, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Presiden juga punya hak untuk menggunakan hasil evaluasi UKP4 sebagai dasar melakukan reshuffle kabinet.

"Apakah hasil standarisasi UKP4 akan digunakan biarkan Presiden yang putuskan, karena Presiden yang memiliki kewenangan menilai menteri-menterinya," ujar Priyo.

Priyo mengatakan, Partai Golkar siap menghadapi apapun hasil evaluasi pemerintahan, termasuk jika kadernya terkena imbas reshuffle kabinet.

"Ini sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Tentunya, kami tahu diri," kata Priyo.

Presiden SBY dijadwalkan menerima laporan kinerja menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II oleh Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.

"Rencananya begitu (hari ini). Kalau ada info nanti saya sampaikan. Tapi belum tahu pastinya kapan," kata Juru Bicara Presiden Bidang Dalam Negeri Julian Aldrin Pasha saat dihubungi via telepon, Selasa (12/1/2011).

(van/aan)