PD: Ketum Partai Jangan Jadi Menteri

Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Ahmad Mubarok, mengkritik keras kinerja sejumlah menteri yang berasal dari Ketua Umum (Ketum) partai. Mubarok menilai Ketum Partai tidak sepantasnya menjadi menteri.

"Kami memang cenderung menginginkan bahwa orang partai tidak perlu banyak-banyak di kabinet. Perlu diperbanyak menteri dari profesional," kata Mubarok, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/1/2011).

Menurut Mubarok, menteri yang berasal dari Ketum parpol sulit mengembangkan pemikirannya. Alasannya karena dianggap terlalu sibuk mengurusi partainya.

"Apalagi Ketum Partai jadi menteri. Mereka harusnya mengurus partai, kok jadi mengurus negara nanti malah jadi campur aduk. Kementerian jadi politis," ujarnya.

Mubarok sebelumnya menginginkan agar menteri yang berkaitan dengan komunikasi publik diganti dari kalangan profesional. Menkum HAM dan Menkominfo, menurut Mubarok, layak diganti bertepatan dengan reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden SBY.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dijadwalkan menerima laporan kinerja menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II oleh Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.

"Rencananya begitu (hari ini). Kalau ada info nanti saya sampaikan. Tapi belum tahu pastinya kapan," kata Juru Bicara Presiden Bidang Dalam Negeri Julian Aldrin Pasha saat dihubungi via telepon, Selasa (12/1/2011).

(van/aan)