PD: Menkominfo dan Menkum HAM Harusnya Diganti Profesional

Jakarta - Partai Demokrat (PD) menilai kementerian yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik sebaiknya diambil dari kalangan profesional. Karena itu, PD mendorong reshuffle kabinet untuk mengganti sejumlah menteri yang kerjanya terkait dengan pelayanan publik.

"Menteri yang langsung berhubungan dengan pelayanan publik seharusnya diambil dari profesional karena ini menyangkut kesejahteraan dan kepentingan rakyat," ujar anggota Dewan Pembina PD, Ahmad Mubarok, kepada wartawan, Rabu (12/1/2011).

Mubarok menilai, sejumlah kementerian yang berkaitan dengan pelayanan publik saat ini tidak maksimal karena terhambat kepentingan parpol. Menurutnya, sejumlah menteri di sektor ini mendesak diganti dari kalangan profesional.

"Misalnya Kementerian Hukum, Kemenkominfo, PU, itu harus diganti dari kalangan profesional," usul Mubarok.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dijadwalkan menerima laporan kinerja menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II oleh Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.

"Rencananya begitu (hari ini). Kalau ada info nanti saya sampaikan. Tapi belum tahu pastinya kapan," kata Juru Bicara Presiden Bidang Dalam Negeri Julian Aldrin Pasha saat dihubungi via telepon.

(van/gun)