SBY Pantau Menteri-menteri yang Jadi Sorotan Publik

Jakarta - Beberapa kementerian sempat menjadi sorotan publik karena berbagai kebijakannya yang kontroversial. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus memantau hal itu sebagai bahan masukan dalam evaluasi kabinet.

"Dalam banyak kesempatan, Presiden kadang-kadang menyinggung soal pembahasan publik tentang kementerian-kementerian," kata juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin
(11/1/2011).

"Beliau juga mendengarkan dan memperhatikan secara langsung diskursus, wacana, atau perdebatan-perdebatan di publik mengenai hasil pencapaian prestasi dari kementerian termasuk menterinya," sambung Julian.

Semua hal itu jadi bahan masukan yang penting bagi SBY dalam menentukan perlu tidaknya reshuffle kabinet. Tapi, saran dari Unit Kerja Presiden bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) tetap jadi pertimbangan utama.

Khusus laporan final UKP4, Julian mengatakan, memang ada keterlambatan dari rencana sebelumnya. Lembaga pimpinan Kuntoro Mangkusubroto tersebut perlu waktu hingga pekan depan.

"Laporan final dari UKP4 akan diserahkan dalam waktu dekat. Pada Rabu atau Kamis minggu depan," tambahnya.

Menurut mantan Wakil Dekan FISIP Universitas Indonesia (UI) ini, hasil evaluasi UKP4 belum tentu disampaikan secara terbuka pada publik. Berbagai masukan akan dijadikan bahan evaluasi internal.

"Jadi UKP4 tidak punya kewajiban untuk menyampaikan ke publik, Presiden juga belum, karena ini sangat intern," urainya.

Seperti diketahui, beberapa kementerian akhir-akhir ini menjadi sorotan publik karena kebijakannya atau kasus tertentu. Terdakwa mafia Gayus Tambunan menyeret Kementerian Hukum dan HAM dalam kaitan pembuatan paspor palsu.

Selain itu, Kemenkominfo juga terus disorot karena kebijakannya yang akan menutup layanan internet BlackBerry jika aturan pemerintah untuk memfilter akses situs porno tak digubris.

(mad/nwk)