"Jadi, kasus RIM ini bukan sekadar masalah filtering porno, tapi keadilan usaha. Jangan seenaknya kita jadi sapi perah. RIM tidak bawa manfaat ekonomi berarti bagi Indonesia, selain tidak adanya investasi, juga tidak signifikannya jumlah tenaga kerja yang diserap," ujar Mahfudz kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/1/2011).
Menurut Mahfudz, RIM sudah terlalu banyak mengambil keuntungan dari pasar di Indonesia. Bahkan, menurutnya RIM tak tersentuh pajak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karenanya Komisi I akan mendukung upaya pemerintah membangun server di Indonesia. Hal tersebut akan mengurangi kesewenang-wenangan RIM di Indonesia.
"Jadi tuntutan pemerintah melalui kominfo agar RIM menjalankan peraturan per-UU-an adalah untuk kepentingan nasional dan agar tidak terjadi diskriminasi dengan provider telekomunikasi lain yang ada di Indonesia," tuntasnya.
(van/anw)











































