"Karena dibiayai APBD, klub tidak berusaha untuk mandiri secara finansial," ujar Koordinator ICW Danang Widyoko membacakan salah satu poin kesimpulan risetnya, di ICW, Sabtu (7/1/2011).
Di samping itu, dalam hasil riset ICW disebutkan, penggunaan dana APBD untuk klub sepakbola membuat klub tersebut rawan politisasi. Hal ini menjadi imbas langsung dari hubungan antara kepala daerah dengan klub tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Danang, politisasi dalam klub sepakbola terlihat jelas dari struktur kepengurusan klub yang selalu menempatkan Kepala Daerah sebagai pucuk pimpinan.
"Bisa dilhat dengan jelas, ketua umumnya walikota atau kepala daerah. Ini syarat dengan kepentingan politis," terangnya.
(fjr/ndr)











































