BPKP Belum Sama Sekali Audit Renovasi Rumah Dinas DPR

Jakarta - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum sama sekali mengaudit proses renovasi rumah dinas DPR, sebagaimana pernah diminta Dewan pertengahan tahun lalu. Alasannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah masuk lebih dulu.

"BPK kemarin sudah masuk. Karenanya BPKP tidak masuk lagi," kata Ketua BPKP, Mardiasmo, usai bertemu dengan Ketua DPR Marzuki Alie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/1/2011).

Meski demikian, kata Mardiasmo, pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan BPK mengenai laporan audit yang diminta DPR.

"Nanti kita akan koordinasi dengan BPK mengenai isi laporan itu. Karena kita kemarin baru diminta BURT bantuan tenaganya saja. Kita baru akan berkoordinasi dengan BPK," kata Mardiasmo.

Ditanya apa hal apa saja yang dibicarakan dengan Ketua DPR, Mardiasmo mengatakan hanya silaturahmi.
 
"Sejak dilantik saya belum bertemu DPR. Saya juga baru dilantik, baru juga bertemu ketua DPR. Tadi kami silaturahim sebenarnya," katanya.

Sebelumnya, Marzuki mengakui kecewa dengan BPKP karena tak kunjung melaporkan hasil audit renovasi rumah dinas DPR yang diminta sejak pertengahan lalu.

"Saya kecewa dengan BPKP, tulis besar-besar itu," kata Marzuki.

Marzuki mengatakan, renovasi rumah dinas DPR di Kalibata itu seharusnya sudah selesai September tahun lalu. Namun, hingga Januari ini renovasi juga belum dilaksanakan. Kontraktor, kata Marzuki, mengaku mengalami kendala dan ada tambahan pekerjaan.

"Saya katakan kita tidak punya kompetensi untuk menyetujui dan tidak menyetujui, bagaimana kita tahu ada kerjaan tambahan. Orang DPR nggak ngerti makanya kita sepakat BPKP yang periksa. BPKP sampai sekarang tidak melaksankan tugasnya," kata Marzuki.

(lrn/gun)