.webp)
"Sampai sekarang yang punya hak prerogatif belum ngomong saya rasa soal reshuffle lebih banyak provokasi daripada kenyataan karena itu akan memojokkan presiden di mata rakyat," ujar Sekjen PKS, Anis Matta, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/1/2011).
Oleh karenanya menurut Anis evaluasi pemerintahan yang dilakukan oleh UKP4 tidak akan dijadikan dasar dilakukannya reshuffle kabinet. PKS menilai Presiden hanya akan menggunakan hasil evaluasi UKP4 sebagai masukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, imbuh Anis, masyarakat melihat kinerja pemerintahan sebagai kesatuan. Sehingga masyarakat tidak akan menilai kegagalan pemerintah berdasarkan dari kinerja menterinya.
"Yang perlu dilakukan adalah political will dari pemerintah untuk membenahi diri bukan mereshuffle karena masyarakat melihat pemerintah sebagai satu kesatuan," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan Partai Demokrat (PD) meminta partai koalisi untuk bersiap-siap kehilangan menteri di kabinet. Reshuffle diyakini akan dilakukan SBY setelah menerima laporan evaluasi pemerintah yang dilakukan oleh UKP4 yang dijadwalkan akan diserahkan malam ini.
"Kalau kami memandang memang diperlukan reshuffle kabinet untuk mengefektifkan pemerintahan. Partai koalisi harus menerima kalau menterinya direshuffle karena itu adalah hak prerogatif presiden," ujar anggota Dewan Pembina PD, Ahmad Mubarok.
Mubarok pun tak masalah jika menteri dari PD terkena reshuffle kabinet, Mubarok mempercayakan penuh evaluasi kabinet telah dilakukan secara objektif oleh Presiden SBY bersama UKP4.
"Termasuk seandainya menteri PD kena reshuffle kita terima dengan lapang dada. Sepanjang kalau itu objektif semua partai koalisi harus menerima sekalipun menterinya dikurangi," terang Mubarok.
(van/ndr)
